Akhir Perseteruan SMP Petra Vs RW Manyar Dipicu Iuran Rp 32 Juta, Eri Cahyadi: Ada Titik Temu

SURYA.CO.ID - Beginilah akhir perseteruan sekolah menengah pertama (SMP) Petra vs RW Manyar, Surabaya, yang sempat bersitegang gara-gara iuran Rp 32 juta per bulan. 

Perseteruan SMP Petra vs RW Manyar akhirnya menemukan titik temu setelah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mempertemukan kedua belah pihak.

Awalnya, Eri Cahyadi mendatangi rumah salah satu ketua RW, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Senin (5/8/2024), sekira pukul 14.00 WIB.

Kemudian, Eri menuju SMP Petra yang tak jauh dari lokasi, untuk menemui pengurusnya.

Lalu, dia dan semua pihak bertemu untuk membicarakan perkara itu di salah satu rumah ketua RW.

"Hari ini kami sudah bertemu dengan RW sekaligus perwakilan Petra, alhamdulillah pertemuan tadi gayeng, guyon (bercanda)," kata Eri, dikutip dari Kompas.com.

Cak Eri-sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa pihak RW memutuskan SMP Petra mengurus sendiri wilayahnya.

"Pertemuan tadi itu terbuka semuanya, ditarik kesimpulan RW enggak mau ada fitnah. Jadi yang dulu uangnya (iuran) dititipkan ke RW, sekarang tidak dititipkan, langsung dipegang Petra," jelasnya.

Pengurus Petra juga menyanggupi titik tengah yang diberikan tersebut. Mereka bakal mengurus semua permasalahan jalan yang ada di sekitar bangunannya.

"Petra meskipun tidak menerima apapun mereka tetap menyelesaikan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawabnya. Contoh eceng gondok yang dikerjakan RW sekarang dikerjakan Petra," ujarnya.

Lebih lanjut, Eri menyebut, perkarka iuran yang sempat ramai di media sosial merupakan ulah pihak yang ikut memanaskan situasi.

Padahal, menurutnya, hal ini bisa diselesaikan dengan cepat.

"Ada yang masuk menggoreng, akhirnya menimbulkan kegaduhan, karena ditumpangi. Saya dan wakil wali kota mau membantu warga menyelesaikan masalah, tapi semua sudah selesai hari ini," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Surabaya, Armudji juga sempat turun tangan menyelesaikan polemik ini. 

Armuji mendatangi lokasi tersebut untuk mendapatkan penjelasan dari masing-masing pihak.

Dia menyimpulkan, kemacetan di sekitar sekolah hanya alasan untuk menaikkan iuran.

"Saya ngomong, kalau iurannya cocok enggak macet tapi kalau enggak cocok dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umumn pemkot," jelasnya.

Selain itu, pengelola sekolah juga mengaudit pengelolaan iuran yang diminta warga, dan ternyata banyak sisa.

"Pihak sekolah audit sendiri, (iurannya) buat bayar 30 satpam, Satpamnya gajinya cuma Rp 2,5 juta, terus itu kali 30 (orang) hasilnya cuma berapa, sisanya masih banyak," ujarnya.

Dengan demikian, Armuji menyerahkan keputusan soal iuran itu ke pihak sekolah, apakah akan melapor ke polisi atau tidak.

SMP Petra Merasa Dipaksa

Baca juga: Alasan Perseteruan SMP Petra Vs RW Manyar: Pihak Sekolah Ngaku Dapat Ancaman dan Alasan Iuran Naik

Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP), Christin Novianty mengatakan, pihaknya secara tiba-tiba mendapatkan informasi kenaikan iuran tersebut.

"Asal mula (perseteruan dengan RW) karena iuran tahun 2024 kita ada kenaikan iuran semula Rp 32 juta jadi Rp 35 juta," kata Christin saat ditemui di kantornya, Kamis (1/8/2024).

Oleh karenanya, pihak SMP Petra mempertanyakan kenaikan yang dinilai mendadak tersebut.

Akhirnya, Petra menyatakan menolak membayar karena merasa dipaksa.

"Kok bisa naik tanpa mengundang Petra. Memang mereka sengaja tidak mengundang dan Petra harus mengikuti semua keputusan mereka, kan kalau seperti ini tidak adil," jelasnya. 

Menurut Christin, pihak RW sempat mengancam akan menutup jalan yang menghubungkan jalan raya dengan sekolah itu.

Namun, hal itu tidak jadi dilakukan setelah mediasi.

"Hasil mediasi mereka tidak akan menutup jalan dan laporan pertanggungjawabannya diberikan."

"Seiring berjalannya waktu, mereka tidak memberikan laporan dan tidak merespons surat kita," ujarnya.

Pengelola Petra memutuskan untuk melaporkan perkara dengan RW itu ke DPRD Surabaya. Lalu, anggota dewan memintanya membuat rekayasa lalu lintas dibantu Dinas Perhubungan (Dishub). 

Baca juga: Kronologi Perseteruan SMP Petra Vs RW Manyar, Berawal Iuran Rp 32 Juta Berujung Akses Ditutup

"Dishub melakukan kajian lalu lintas di Jalan Menur Pumpungan, Jalan Manyar Airdes, Jalan Manyar Tirto Yoso, Jalan Manyar Tirto Asri, Jalan Manyar Tirto Mulyo, keluar masuk Petra atau titik macetnya," ucapnya.

Akan tetapi, pihak RW merespons pertemuan tersebut dengan membuat video yang memperlihatkan kemacetan.

Menurut Christin, warga menggambarkan kepadatan kendaraan disebabkan oleh Petra.

Lebih lanjut, Christin berharap para RW bisa bertemu kembali dengan Petra untuk membahas perkara ini.

Pihak sekolah akan menempuh jalur hukum jika tidak ada iktikad baik dari warga. 

"Kita enggak muluk-muluk, maunya tetap ada komunikasi dengan RW karena masih tinggal di wilayah yang sama. Kalau nanti terus seperti ini, (akses) ditutup, terpaksa ambil jalur hukum," katanya.

Dalih Pihak RW

Sementara pihak RW menyebut, kenaikan iuran tersebut digunakan untuk membayar para satpam yang berjaga di sekitar perumahan.

Pasalnya, total ada sekitar 30 orang yang dipekerjakan sebagai tenaga sekuriti. 

"Mewakili RW 4 mengatakan mengenai iuran penjagaan. Ada 4 iuran keamanan dari (RW) 04, (RW) 05 dan (RW) 07 dan Petra."

"Semua masuk uang ke bendahara keamanan untuk membiayai satpam di sini."

"Selama 5 tahun tidak naik, makanya dinaikkan."

"Awalnya Rp 32 juta per bulan kali 4 untuk bayar satpam di sini. Ada kantor, tempat usaha (Rp 200 ribu). Petra mengantarkan anak itu buat macet ditambah Petra ga mau bayar," kata seorang warga dikutip dari video Youtube Armudji. 

Mereka juga menyebut, bahwa iuran keamanan itu tidak pernah naik dan itu adalah kenaikan yang wajar.

"Nggak ada. Di mana sekolah ini berdiri? Di mana? Kamu yang gila. Kamu nggak ada di sini saya sudah ada di sini. Kamu yang ke mana saja?" ujar warga dengan nada tinggi.

Ikuti berita selengkapnya di Google News Surya.co.id