Pilkada Sidoarjo Sepi Bak Kuburan, IRPD Soroti Mahalnya Ongkos Politik dan Mengakarnya Dominasi PKB

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Suasana politik menjelang Pilkada 2024 yang sepi dan cenderung merana ternyata tidak hanya dirasakan di Bangkalan, tetapi juga Sidoarjo. Sejauh ini suasana politik di Sidoarjo cenderung sepi meski tahapan Pilkada sudah berjalan.

Bahkan menjelang waktu pendaftaran calon bupati dan wakil bupati yang kurang sebulan lagi, suasan di Kota Delta seperti kurang greget.

Di pinggir-pinggir jalan Kota Delta memang sudah ada beberapa tokoh yang memasang baliho. Mereka menyatakan siap maju dalam pilkada 2024.

Antara lain Plt Bupati Sidoarjo, Subandi; anggota DPRD Jatim, Amir Aslichin; anggota DPRD Sidoarjo, Mimik Idayana, pengusaha Sugiono dan beberapa lainnya.

Namun sejauh ini, belum ada satupun calon resmi. Bahkan belum ada yang mengantongi rekomendasi dari partai pengusung. Atau setidaknya belum ada yang merilis rekomendasi, seperti di daerah-daerah lain di Jawa Timur.

Menurut Menurut Nanang Kharomain, founder Institute of Research and Public Development (IRPD), ada sejumlah faktor yang menyebabkan Pilkada Sidoarjo cenderung sepi dan dingin.

Antara lain regulasi yang mengatur pencalonan di pilkada semakin ketat, biaya politik semakin mahal, hingga kegagalan partai politik untuk menjalankan fungsi kaderisasi, termasuk kuatnya dominasi PKB di Sidoarjo.

"Sebenarnya masih banyak partai di Sidoarjo yang ingin ikut berkontestasi di Pilkada. Namun karena ada regulasi yang ketat, partai politik yang tidak cukup perolehan kursi akhirnya menerima saja dan tidak mampu mendaftarkan kadernya berkontestasi di pilkada,” kata Nanang, Kamis (25/7/2024).

Menurut Nanang, sejak pemilihan kepala daerah langsung diberlakukan, consideran utama penentuan calon adalah popularitas. Sehingga tokoh yang dicalonkan harus punya elektabilitas tinggi dan modal besar.

Kondisi itu membuat partai cenderung pragmatis dan rasional, yaitu hanya ingin menang pemilu. “Partai kerap hanya berorientasi pada kemenangan sehingga kurang mau bekerja keras mengusung kader organik partai. Meski ada kader yang sudah berjuang lama di internal partai dan mempunyai kapasitas mumpuni,kaderisasi berdasarkan merit system tidak berjalan,” jelas Nanang.

Nanang juga menyebut bahwa partai politik sekarang cenderung enggan mengeluarkan tenaga dan ongkos guna memperjuangkan calon kepala daerah yang tidak punya kans besar untuk menang.

Situasi politik yang semakin pragmatis itu diperburuk kultur politik Sidoarjo yang sangat didominasi oleh PKB. Dalam lima Pilkada terakhir, PKB sukses mengantarkan jago-jagonya duduk di lembaga eksekutif tertinggi di Sidoarjo.

Sehingga ada keyakinan dari banyak pihak bahwa jika ingin sukses memenangkan pilkada Sidoarjo, maka pilihan kendaraan politiknya harus lewat PKB.

Maka tidak heran kalau hari ini, lanjut Nanang, banyak calon kuat baik bupati dan wakil bupati yang mendaftar lewat PKB seolah ada jaminan menang. “Para calon itu cenderung tidak percaya diri maju lewat partai selain PKB,” tambahnya.

Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh para elite PKB di tingkat pusat untuk mengontrol pusaran politik di Sidoarjo di kendali PKB.