Siap Dipecat Kalau Salahi Aturan, 9 Anggota PPK Pamekasan Dituntut Berintegritas dan Jujur

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Pelanggaran kode etik yang melibatkan 9 anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) saat Pileg 2024 lalu menjadi bukti bahwa netralitas memang sangat tipis. Untuk itulah, KPU Pamekasan bertekad agar semua anggota PPK bekerja dengan integritas dan kejujuran.

Hal ini disampaikan Plh Ketua KPU Pamekasan, Mohammad Halili saat melantik penggantian antar waktu (PAW) pada 9 anggota PPK Proppo dan Palengaan, di aula kantor KPU Pamekasan, Selasa (23/7/2024).

Halili sudah mengingatkan pemecatan 9 anggota PPK sebelumnya, akibat pelanggaran kode etik. Ia berharap kasus itu menjadi pertama dan terakhir serta tidak sampai terulang kembali.

“Saya minta ketegasan saudara yang sekarang dilantik menjadi anggota PPK, bila nanti dalam penyelenggaran pilkada terbukti melakukan pelanggaran, maka siap mengundurkan diri atau siap dipecat," tegas Halili.

Seusai pelantikan, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Pamekasan itu mengatakan, pihaknya menekankan agar penyelenggara tidak melakukan pelanggaran. Baik pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana.

Penegasan ini berlaku untuk semua anggota PPK, panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa maupun kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Karena itu, kata Halili, semua penyelenggara dari tingkat kecamatan, desa hingga TPS dalam melaksanakan tugas mempunya integritas dan bertindak profesional dengan mengemban tanggung jawab yang jujur dan berdedikasi tinggi.

Ditegaskan pula, untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kembali pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pemilu, pihaknya akan menggelar rapat dan bimbingan kepada seluruh PPK dan PPS.

Itu agar mereka memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga terhindar dari segala bentuk tindakan pelanggaran pemilu yang dilakukan penyelenggara.

“Salah satu kunci agar pelaksanaan pilkada mendatang ini bisa berjalan dengan baik, aman dan kondusif, maka semua penyelenggara harus berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugasnya,” ungkap Halili. *****