Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti Minta Blokir KK Jangan Sampai Timbulkan Problem Baru

SURYA.co.id | SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti, meminta Pemkot Surabaya lebih cermat atas rencana pemblokiran kartu keluarga (KK) di Surabaya.

Jangan sampai usulan blokir KK ke Kemendagri ini malah menimbulkan persoalan baru di tengah-tengah warga.

Disdukcapil Surabaya akan memblokir 42.804 KK yang bermasalah karena tidak jelas domisili dan keberadaan pemilik KK-nya.

"Jangan sampai rencana baik itu merugikan warga dalam mendapatkan layanan primer. Yakni layanan pendidikan dan kesehatan. Dispendukcapil harus lebih cermat dan menerapkan sesuai konteks," kata Reni, Selasa (9/7/2024).

Sebab, jika KK sampai diblokir, semua layanan akan terdampak, terutama dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan untuk berobat dengan layanan BPJS misalnya, semua berbasis KK.

Begitu juga dalam upaya mendapatkan layanan pendidikan untuk beasiswa bagi warga kurang mampu juga menggunakan KK.

Jangan sampai, rencana pemblokiran dokumen kependudukan ini malah menyusahkan warga dalam mengakses layanan publik.

Kekhwatiran Reni pun terbukti.

Selasa (9/7/2024) siang kemarin, Barti Nurullaily (71), warga yang tinggal di Manukan Lor, Kecamatan Tandes, mengadu telah menjadi korban pemblokiran KK.

Meski masih dalam tahap verifikasi dan klarifikasi, namun KK Mbah Nurul, sapaan Barti Nurullaily, sudah diblokir.

Yang menyedikan adalah, KK itu diblokir saat Mbah Nurul hendak mengurus layanan kesehatan.

"Tiba-tiba diberi tahu kelurahan kalau KK saya sudah diblokir. Sekitar sebulan lalu, saat saya sakit. Tolong kami warga lemah Bu Reni," ucap Mbah Nurul, sapaan Nurullaily.

Jangan Bikin Resah Warga
Mbah Nurul adalah satu dari sekian warga Surabaya yang terdampak rencana pemblokiran KK oleh Disdukcapil Surabaya yang akan memblokir 42.804 KK yang bermasalah karena tidak jelas domisili dan keberadaan pemilik KK-nya.

Menurut Reni, terkait rencana pemkot yang akan mengusulkan pemblokiran KK ke pusat harus tersampaikan dengan jelas, sehingga kemudian tidak menimbulkan kekhawatiran atau kegelisahan pada warga.

Selain itu, kebijakan tersebut jangan sampai menghanguskan hak administrasi masyarakat.