3 Fakta Kasus Siswi SMAN 8 Medan Tak Naik Kelas: DPRD Sumut Beber Hasil Rapat, Orang Tua Ikhlas

DPRD Sumut membahas terkait kasus pelaporan dirinya ke Polda Sumut tentang pungli dan berimbas kepada putrinya,  yang tidak naik kelas.

"Sudah ada keputusan dari ketua komisi E dan kepala dinas. Jadi silakan tanya ke anggota dewannya," ujar Coky, melansir dari Tribun Medan.

Dia mengaku menerima apapun keputusan yang diambil. Namun enggan memberikan keterangan menerima keputusan yang seperti apa.

"Masalah itu aja, jadi kita menerima keputusan, karena sudah diselesaikan oleh ketua komisi E. Menerima keputusannya," katanya.

Dia pun meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada anggota DPRD Sumut.

"Yah itu kalau masalah kenaikannya tadi sudah ada kata sepakat, nanti tanya saja. Saya takut salah ceritanya. Karena mereka (DPRD) tuan rumahnya. Bukan saya tidak kooperatif kawan-kawan," pungkasnya.

Dugaan Pungli Diselidiki

Di sisi lain, Polda Sumut masih terus menyelidiki dugaan pungli Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini.

Status laporan pun masih penyelidikan, belum ditingkatkan ke penyidikan.

Sejauh ini penyidik masih berkordinasi dengan inspektorat Sumatera Utara terkait ada tidaknya unsur pidana dugaan pungli yang dilaporkan.

"Penyidik masih berkordinasi dengan inspektorat Sumatera Utara, kasusnya masih penyelidikan,"kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Rabu (3/7/2024).

Jawaban Kepsek soal Dugaan Pungli  

Terkait hal ini, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan, Rosmaida Asianna Purba membantah pihaknya tidak meluluskan seorang siswi kelas XI berinisial MSF karena orang tuanya melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) di SMAN 8 ke polisi.

Rosmaida menyebut, tidak naik kelasnya MSF murni dilakukan berdasarkan hasil rapat pleno kenaikan kelas yang dilakukan oleh seluruh tenaga pendidik di SMAN 8.