Cek Jembatan Tambong Banyuwangi, Anggota DPR RI Sumail Abdullah Dorong agar Segera Dibangun Ganda

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Anggota Komisi V DPR RI Sumail Abdullah mengecek kondisi Jembatan Tambong di Jalan Nasional Jember-Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Selasa (25/6/2024).

Sumail mengecek Jembatan Tambong tersebut bersama Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali Rahman Taufik dan tim dari balai tersebut.

Politisi Partai Gerindra itu meminta agar Jembatan Tambong bisa lekas dibangun ganda, apalagi desain rencana pembangunan jembatan tersebut juga telah rampung.

"Kami mendorong supaya segara dilakukan pembangunan jembatan ganda di Tambong yang selama ini menjadi bottleneck, menjadi titik kemacetan saat hari-hari khusus. Seperti saat puncak hari libur atau ketika Hari Raya," kata Sumail.

Sumail berharap Jembatan Tambong bisa mulai dibangun tahun ini, sehingga arus kendaraan dari Jember menuju Banyuwangi kota dan sebaliknya bisa lancar saat moment-moment besar di waktu mendatang.

"Kalau bisa, kami meminta agar dibangun tahun ini. Karena berdasarkan desain yang telah dibuat, anggaran yang dibutuhkan tidak terlalu besar, yaitu sekitar Rp 16-17 miliar," tutur Sumail.

Karena berada di jalan nasional dan jalur utama, ia menjelaskan, Jembatan Tambong merupakan salah satu akses utama bagi warga dan wisatawan.

Dibangunnya jembatan tersebut akan mempermudah akses warga dan turut mendorong kemajuan Banyuwangi.

Meski demikian, pihaknya juga meminta agar BBPJN menyiapkan persiapan pembangunan secara matang, termasuk menyiapkan lahan yang akan dipakai untuk pembangunan jembatan baru.

Sementara itu, Kepala BBPJN Jatim-Bali Rahman Taufik menjelaskan, desain pembangunan Jembatan Tambong telah siap.

Dalam desain tersebut, BBPJN akan menambah jembatan baru di sisi barat jembatan yang telah ada.

Hanya saja, BBPJN perlu membebaskan lahan sebelum membangun jembatan.

Lahan di sana sebagian milik Pemprov Jatim dan sisanya milik warga.

"Kalau desain, kami sudah siap. Yang belum siap lahannya. ini ada dua kepemilikan. Dan tentunya harus kami koordinasikan, baik dengan pemerintah provinsi maupun warga," kata Taufik.

Pembangunan Jembatan Tambong, kata dia, berkaitan dengan pembebasan lahan.

Dari rencana pembangunan, lahan milik pemprov di tempat tersebut seluas 750 meter persegi.

Sementara lahan milik warga 400 meter persegi.

"Untuk lahan warga, nanti pembebasan. Kalau pemprov, mekanismenya serah terima barang milik negara apabila pemprov setuju," sambungnya.

Jikapun tak bisa mulai dibangun tahun ini, BBPJN akan mengusulkan agar pembangunan Jembatan Tambong bisa dimulai 2025.