Baru 11 SMP Negeri di Tulungagung Penuhi Pagu, 37 Sekolah Lainnya Bisa Perpanjang Pendaftaran 2 Hari

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 untuk SMP di Kabupaten Tulungagung tidak berjalan sesuai target. Sampai saat ini dari 48 SMP Negeri, baru 11 sekolah yang bisa memenuhi pagu siswa baru.

Untuk memenuhi pagu 37 SMP Negeri lainnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung akhirnya membuka pendaftaran gelombang 2 pada 19-20 Juni 2024.

Dari situs https://ppdb.tulungagung.go.id/ pada Rabu (19/6/2024) pukul 19.00 WIB, sekolah yang gagal memenuhi pagu itu mayoritas di wilayah pinggiran. Sementara sekolah yang memenuhi pagu berstatus sekolah favorit menurut penilaian masyarakat Tulungagung.

Sekolah-sekolah itu adalah SMPN 1 Boyolangu, SMPN 1 Campurdarat, SMPN 1 Gondang, SMPN 1 Karangrejo, SMPN 1 Kauman, SMPN 1 Kedungwaru, SMPN 1 Ngunut, SMPN 1 Pagerwojo, SMPN 1 Sumbergempol, SMPN 1 Tulungagung, dan SMPN 3 Tulungagung.

SMPN 2 Tulungagung yang juga dianggap favorit masih tersisa satu pagu, dari 320 sudah terpenuhi 319. Sementara SMP Negeri yang sementara paling sedikit siswanya adalah SMPN 2 Rejotangan, dengan pagu 64 hanya mendapat 4 siswa.

Disusul SMPN 3 Bandung dengan pagu 96 baru mendapat 6 siswa, dan SMPN 2 Tanggunggunung dengan pagu 96 baru mendapat 9 siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Rahadi Puspita Bintara mengatakan, untuk SMP Negeri yang belum dipenuhi pagunya masih diberi kesempatan dengan pendaftaran gelombang 2, pada 21-22 Juni 2024.

“Khusus untuk yang gelombang pertama sudah mulai daftar ulang. Untuk satuan pendidikan yang kekurangan Rombel (rombongan belajar), dibuka tahap 2,” jelas Pipit, panggilan akrab Rahadi Puspita.

Pipit berharap, pendaftaran tahap 2 bisa dimaksimalkan untuk menjangkau para siswa yang belum mendapat sekolah.

Menurutnya, banyak siswa yang mengincar sekolah-sekolah yang dianggap favorit sehingga sekolah pinggiran gagal memenuhi pagu. Selain itu banyak sekolah swasta berbasis kurikulum religi yang berdiri di sekolah-sekolah negeri, turut punya peran.

“Banyak orangtua yang menyekolahkan anaknya di sekolah berbasis kurikulum religi. Sementara proses penjaringannya lebih awal dibanding sekolah negeri,” paparnya.

Sebelumnya Dinas Pendidikan telah mengatur empat jalur PPDB, yaitu prestasi, afirmasi, perpindahan tugas orangtua, dan zonasi. Pipit mengaku telah memperbaiki zonasi sehingga diharapkan bisa membuka peluang pemerataan siswa di sekolah-sekolah.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memastikan zonasi untuk desa-desa yang selama ini dianggap blank spot, jauh dari SMP Negeri manapun. *****