Bentrok Polisi vs Mahasiswa di Situbondo, Ricuh Demo Tolak Gunung Sampan Dijadikan Wisata Karaoke

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jawa Timur (Jatim), Jumat (14/6/2024).

Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII) itu, berunjuk rasa menolak wacana eks lokalisasi Gunung Sampan (GS) yang bakal disulap menjadi kawasan wisata karaoke.

Dalam aksinya di depan pintu masuk Pemkab Situbondo, para mahasiswa mendesak Bupati Situbondo Karna Siswandi untuk keluar menemuinya.

Namun karena tidak kunjung keluar, akhirnya membuat para mahasiswa tidak tahan dan melampiaskan kekecewaannya dengan membakar ban bekas.

Polisi yang berjaga mengamankan jalannya aksi, sontak berusaha mengambil dan mengamankan ban bekas mobil yang terbakar tersebut.

Sayangnya, upaya polisi mengamankan ban bekas itu mendapat perlawanan dari kalangan pengunjuk rasa. Sehingga akhirnya bentrok polisi dan mahasiswa tidak terelakkan.

Aksi dorong mendorong pun terjadi, bahkan dari kerumunan mahasiswa terlihat ada yang melempati polisi dengan telur dan batu.

Sehingga untuk meredam kemarahan para mahasiswa yang terus melawan dan memaksa masuk menerobos pagar betis pengamanan, akhirnya polisi mengamankan salah seorang mahasiswa.

Akibatnya, keributan mahasiswa vs polisi semakin sengit, hingga polisi berhasil menenangkan keributan tersebut.

Par mahasiswa mulai tenang, setelah Sekdakab Situbondo Wawan Setiawan keluar dan menemui aktivis mahasiswa itu.

Ada beberapa tuntutan dalam aksi mahasiswa itu, di antaranya menolak esk lokalisasi Gunung Sampan menjadi kawasan wisata karaoke, pemerintah daerah harus tegas dengan wacana itu, karena tidak sesuai dengan jargon Situbondo sebagai kota santri.

Mahasiswa juga mendesak Disparpora menarik kembali wacana menjadikan GS sebagai kawasan wisata karaoke, dan menindak tegas menutup tempat prostitusi dari ujung timur sampai kebarat.

Sekdakab Wawan Setiawan mengatakan, pihaknya telah menerima beberapa tuntutan dari para mahasiswa itu.

"Ada lima tuntutan yang disampaikan ke pemerintah daerah," ujarnya.

Menurut Wawan, perbuatan kegiatan prostitusi dan peresaran minuman keras serta karaoke itu bisa dilarang.

"Kata dilarang ini karena perbuatan hukum dan akibatnya diatur dengan hukum," jelasnya.

Terkait perijinan, tambah Wawan, itu melalui OSS. Sesuai aturan perundang-undangan miras dan karaoke itu masuk dalam kategori menengah rendah.

"Tadi sudah saya sampaikan sebagai wujud komitmen pak bupati dan ibu wakil bupati, kami telah berkirim surat. Dan kami sudah menyampaikan ke Tim KPK agar statusnya dinaikkan," jelasnya.

Wawan menjelaskan, surat bupati yang dikirim ke pusat tertanggal 31 Mei 2024 terkait perijinan tempat karaoke yang dikirim kepada Kepala Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK.

"Isinya ada dua hal, minta supaya minuman keras dan karaoke status bahayanya dinaikkan, dari menengah rendah menjadi menengah tinggi. Dan yang kedua, perijinan OSS itu harus melihat perundang-undangan di tingkat lokal. Di mana kami punya Perda itu, saya pastikan di Situbondo tidak ada ruang dan tempat yang dijadikan berjualan minuman beralkohol," ungkap Wawan.

Sementara itu, koordinator aksi Ria Murdani, mengaku enggan dan tidak mau memberikan komentar terkait aksi unjuk rasa tersebut.

Bahkan, Ria Murdani tetap membungkam meski diwawancarai para wartawan usai berunjuk rasa didepan kantor Pemkab Situbondo itu.

Setelah itu, para mahasiswa ini melanjutlan aksinya ke Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Situbondo.

Ikuti Update Berita Menarik Lainnya di Google News SURYA.co.id