Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Pasuruan 2023 Disahkan

SURYA.co.id | PASURUAN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Pasuruan resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Selasa (11/6/2024).

Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto, menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Pasuruan atas persetujuannya terhadap Raperda tersebut.

Ia mengatakan pertanggungjawaban APBD 2023 merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Pemkab Pasuruan kepada masyarakat dalam mengelola keuangan daerah.

“Tentu apa yang menjadi masukan dan rekomendasi legislatif menjadi catatan penting bagi kami untuk melakukan evaluasi agar pengelolaan angagran kedepan lebih baik,” katanya.

Diketahui, anggaran belanja pada 2023 terealisasi Rp 3,73 triliun atau 93,5 persen dari yang diproyeksikan.

Dari realisasi itu ada efisiensi dan sisa anggaran belanja Rp 258,23 miliar.

Dibandingkan tahun 2022, realisasi belanja daerah cukup baik karena ada kenaikan sebesar 8,2 persen.

Sementara pada pos pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 3,658 triliun.

Itu semua terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Angka tersebut sebenarnya kurang dari besaran yang ditargetkan sebesar Rp 61,5 miliar.

Kondisi itu dikarenakan tidak tercapainya target pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Namun dibanding tahun sebelumnya, realisasi pendapatan daerah 2023 naik sebesar Rp 306,55 miliar atau sekitar 9,14 persen.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan berharap apa yang menjadi catatan dari legislatif menjadi perbaikan eksekutif agar penggunaan anggaran di tahun 2024 ini optimal untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Pasuruan.