Berita Pasuruan

Paripurna Nota Keuangan APBD 2023, Pemkab Pasuruan Pamerkan Efisiensi Anggaran dan Realisasi Belanja

rapat paripurna Nota Keuangan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD Kabupaten Pasuruan 2023.

Penulis: Galih Lintartika | Editor: irwan sy
galih lintartika/surya.co.id
Rapat paripurna Nota Keuangan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, Kamis (30/5/2024) siang. 

SURYA.co.id | PASURUAN - Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto, menunjukkan sejumlah prestasi positif Pemkab Pasuruan dalam rapat paripurna Nota Keuangan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, Kamis (30/5/2024) siang.

Andriyanto menyebut anggaran belanja yang terealisasi Rp 3,73 triliun atau 93,5 persen dari yang diproyeksikan sebelumnya.

Dalam realisasinya, Pemkab Pasuruan berhasil melakukan efisiensi sehingga ada sisa anggaran belanja APBD Rp 258,23 miliar.

”Dibandingkan tahun 2022 kemarin, realisasi belanja daerah cukup baik karena ada kenaikan sebesar 8,2 persen,” kata Andriyanto.

Menurut dia, belanja operasi yang menelan sebagian besar anggaran belanja mencapai Rp 2,67 triliun.

Kemudian belanja modal sebesar Rp 437 miliar, belanja tak terduga Rp 3,4 miliar dan belanja transfer Rp 617 miliar.

Untuk pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 3,658 triliun.

Rinciannya dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Andriyanto mengakui bahwa angka tersebut sebenarnya kurang dari besaran yang ditargetkan sebesar Rp 61,5 miliar.

“Target pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah tidak tercapai, tapi realisasi pendapatan daerah 2023 naik sebesar Rp 306,55 miliar atau sekitar 9,14 persen lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” tuturnya.

Kendati demikian, Sekretaris Fraksi NasDem, Eko Suryono, tetap mengkritik kerja Pemkab Pasuruan.

Dia memberi catatan terkait dengan proyeksi anggaran dan pelaksanaan program yang selama ini kurang selaras.

Ia meminta setiap kebijakan yang dibuat semestinya lebih dulu didasari adanya peta permasalahan yang kompleks, sehingga alokasi anggaran yang dikeluarkan ini tidak sia-sia dan bermanfaat.

“Kelemahannya selama ini, pemerintah daerah masih berkutat pada urusan sosialsiasi dan program rutinan, bukan pada pemberian trobosan dan Solusi terhadap permasalahan yang ada,” tutupnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved