Protes Peraturan KPU Memberatkan Calon Independen, Aliansi Genpabumi Geruduk Kantor KPU Gresik

SURYA.CO.ID, GRESIK - Sukses pasangan calon kepala daerah dari jalur independen di Bojonegoro memaksa KPU setempat membuka kembali aplikasi Silon, ternyata belum berlaku di daerah lain.

Di Gresik  misalnya, persyaratan agar mengulpoad berkas dukungan ke Silon dan mepetnya waktu, belum menemukan solusi. Sehingga aliansi Gerakan Persatuan Pribumi (Genpamubi) melancarkan aksi ke KPU dan Bawaslu Gresik, Senin (27/5/2024).

Puluhan massa datang dengan mengendarai mobil dan motor ke Kantor KPU Gresik, Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo Husodo dan Kantor Bawaslu Kabupaten Gresik, di Jalan Panglima Sudirman.

Massa juga membentangkan beberapa poster, di antaranya bertuliskan ‘Calon Independen Mek Formalitas Tok Ta .. .??? (Calon independen hanya formalitas saja ya???). Kami bukan purel Politikus’.

Dalam audiensi tersebut, massa memprotes tahapan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan calon Wakil Bupati jalur perseorangan yang sosialisasinya sangat mepet dengan tahapan pendaftaran.

“KPU Gresik mensosialisasikan tahapan pendaftaran bakal calon Bupati dan wakil Bupati sangat mepet dengan tahapan pendaftaran yaitu pada 7 Maret 2024. Kemudian pendaftaran 8 Maret 2024. Dan harus mengupload dukungan sebanyak 72.000 berkas ke aplikasi KPU. Ini jelas tidak mungkin, jelas banyak trobel agar calon tidak bisa melengkapi berkas,” kata Ali Candi, anggota Aliansi Genpabumi.

Pihaknya menilai tahapan pendaftaran bakal calon Bupati dan wakil Bupati perseorangan dinilai tidak memenuhi rasa keadilan.

Aliansi Genpabumi menuntut KPU Republik Indonesia mencabut SK Nomor 532 Tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024 karena dinilai melenceng dari Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020.

Selain itu, massa menuntut agar KPU RI segera membuat keputusan baru dengan teknis yang mempermudah calon kepala daerah jalur independen atau perseorangan sesuai azas luber jurdil (Langsung Umum Bebas Rahasia, Jujur dan Adil).

“Kita juga menuntut agar aplikasi Silon dihapus, karena tidak sesuai asas Luber Jurdil. Kami dorong agar KPU RI segera menindaklanjuti dalam waktu lima hari,” tegasnya.

Sementara bakal calon bupati perseorangan yaitu Andi Sulandra mengatakan, waktu sosialisasi oleh KPU Gresik terhadap calon perseorangan sangat mepet. Sehingga tidak mungkin bisa dilengkapi oleh calon bupati dan wakil bupati perseorangan.

“Bayangkan, waktu pendaftaran tanggal 8 Mei 2024, kemudian dalam lima hari harus selesai mengupload dukungan 72.100 berkas dikalikan 2 lembar. Jelas peraturan ini memberatkan calon bupati,” kata Andi Sulandra, yang juga Kepala Desa Randuboto, Kecamatan Bungah.

Atas audiensi tersebut, KPU Gresik dan Bawaslu Kabupaten Gresik berjanji akan menyampaikan hasil audiensi kepada jajaran KPU Jawa Timur.

“Kita sampaikan bahwa, KPU kabupaten adalah pelaksana Undang-undang. KPU mengacu pada PKPU Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024. Itu yang kita jadikan pedoman untuk pelaksanaan Pilkada ini terutama dalam calon perseorangan,” kata Ketua KPU Gresik, Achmad Roni.

Roni menambahkan, terkait penggunaan teknologi informasi Silonkada, itu dalam rangka memudahkan antara penyelenggara dan peserta. “Agar sama-sama bisa mengecek kelengkapan administrasi. Dan hasil audiensi ini kami sampaikan ke kepada pimpinan kita,” katanya. ******