Bacabup Pamekasan Ditodong Soal RUU Penyiaran, Mantan Jurnalis Ini Berupaya Agar Tidak Terealisasi

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Apakah ada kaitannya draft revisi RUU Penyiaran dengan Pilkada 2024, potensi yang muncul adalah tidak diizinkannya liputan investigatif seandainya ada praktik curang dalam pesta demokrasi nanti.

Bakal calon bupati (bacabup) Pamekasan, Achmad Baidowi pun ditodong wartawan mengenai upayanya mengantisipasi RUU yang kontroversial itu.

Para wartawan mencecar Awiek, sapaan Baidowi, saat agenda kunjungan menyapa konstitennya, Minggu (26/5/2024) lalu. Wajar, karena Awiek adalah Wakil Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang berkomunikasi langsung dengan DPR RI dalam pembahasan RUU tersebut.

Draft RUU Penyiaran saat ini mendapat protes dan pertentangan di kalangan jurnalis dari tingkat daerah hingga pusat. Lantaran terdapat pasal yang dianggap memberangus kebebasan pers bahkan membahayakan ruang gerak jurnalis.

Tetapi menurut Awiek, RUU itu seharusnya sulit disetujui oleh DPR RI maupun pemerintah. Selain saat ini waktunya mepet untuk dua kali sidang pembahasan, Baleg DPR RI kini mengembalikan draf RUU itu ke Komisi I DPR RI selaku pengusul RUU untuk dilakukan perbaikan.

“Kami meminta kepada Komisi I untuk konsolidasi terlebih dahulu. Khususnya kepada jurnalis dan pelaku media. Karena materi muatan dalam pasal itu dianggap memberangus kebebasan pers. Dan ini tidak boleh terjadi. Jika ini dipaksakan, sama halnya zaman ini mundur ke masa otoritarian,” kata Awiek.

Menurut Awiek yang juga mantan wartawan Pamekasan ini, RUU Penyiaran menimbulkan kegaduhan lantaran mendapat penolakan dari kalangan jurnalis di seluruh wilayah. Ia menegaskan bahwa RUU itu belum final dan masih diperlukan harmonisasi di baleg, termasuk pasal yang ditolak.

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) menyatakan, ia selaku politisi dan mantan wartawan yakin bahwa untuk periode saat ini RUU itu sulit direalisasi, selain waktunya mepet, juga banyaknya desakan publik dan kontroversi.

Baleg juga meminta komisi I mendengarkan aspirasi publik dan memperhatikan keputusan MK, mengenai RUU harus memenuhi partisipasi bermakna. Yakni kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Menyangkut RUU Penyiaran, DPR RI terus membuka diri terhadap masukan seluruh lapisan masyarakat. Apalagi RUU yang beredar saat ini bukan produk yang final. Sehingga sangat dimungkinkan untuk terjadinya perubahan norma dalam RUU Penyiaran.

Selanjutnya Awiek menyambut baik teman-teman jurnalis terutama di Pamekasan, yang masih memiliki daya kritis. Artinya tidak kehilangan nalar kritisnya. Nalar perlawanan melalui karya jurnalistiknya termasuk aksi-aksi di lapangan dan salah satunya ada wartawan yang terpaksa datang ke DRR RI di Jakarta.

Awiek berjanji, setelah komisi I memperbaiki RUU itu dan dilakukan diharmonisasi, ia akan memimpin langsung rapat antara baleg dengan Komisi I. Sebab ia bertanggung jawab, khususnya mengenai pasal-pasal yang memberatkan jurnalis karena dinilai membungkam kebebasan pers.

Selaku pimpinan baleg, Awiek juga menegaskan akan berkomitmen dan berusaha sekuat tenaga agar RUU Penyiaran itu tidak terealisasi.

“Karena itu, usulan penolakan RUU lebih baik disampaikan langsung kepada saya secara pribadi atau lembaga baleg. Nanti saya masukkan ke sektretariatan. Namun perlu saya beritahu, sebelum adanya masukan dan surat protes dari wartawan, baleg sudah menunda RUU Penyiaran, salah satunya mengembalikan lagi ke komisi I,” tandas Awiek. *****