Kasek Incar Posisi Wabup Lumajang, Ingin Perbaiki Sarpras Pendidikan dan Kesejahtaraan Guru

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Menjadi pengendali di pemerintahan menjadi jaminan untuk menelur kebijakan, termasuk di bidang pendidikan. Hal itu yang mendasari seorang pendidik, Hasan Bisri terjun dalam kontestasi Pilkada Lumajang 2024.

Tokoh agama sekaligus akademisi asal Kecamatan Tempeh itu tertarik menjadi bakal calon wakil bupati (bacawabup) lantaran ingin memajukan pendidikan. terutama pendidikan agama.

"Saya didorong oleh teman-teman untuk ikut berkontestasi dalam Pilkada Lumajang 2024. Bismillah saya bilang ke teman-teman, mari kita berjuang bersama untuk dunia pendidikan keagamaan. Mulai sarana dan prasarana (sarpras) hingga SDM tenaga pendidikan keagamaan," kata Gus Hasan ketika dikonfirmasi, Minggu (26/5/2024).

Gus Hasan menambahkan, pengalamannya sebagai kepala sekolah MI Assunniyyah Jatisari, Kecamatan Tempeh bisa jadi modal bagus melaju ke dunia politik. Ia bertekad memperjuangkan pendidikan formal dan keagamaan gratis untuk menuju Lumajang Nyaman.

“Semoga ikhtiar teman-teman yang berjuang dalam dunia pendidikan keagamaan lewat jalur politik mendapatkan kemudahan,” jelasnya.

Sementara Labilul Wildan, Ketua Pokja Pondok Pesantren Kabupaten Lumajang menyambut baik minat aktivis dunia pendidikan keagamaan terjun ke dunia politik.

Menurut Wildan, Gus Hasan merupakan aktivis pendidikan keagamaan mulai dari Forum Koordinasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), RMI NU dan terbaru, ditunjuk menjadi Ketua Kelompok Kerja Madrasah Ibtida’iyah (KKMI) Kabupaten Lumajang.

“Saya sangat mendukung jika Gus Hasan Basri maju sebagai calon Wakil Bupati Lumajang, terlebih lagi calon Bupati Lumajang 2024,” kata pria yang juga menjabat Syuriah PCNU Lumajang itu.

Menurut Wildan, ke depan pemerinfah harus lebih memperhatikan pendidikan keagamaan di Kabupaten Lumajang. Menurutnya, dana khusus untuk pesantren, madin, madrasah dan guru ngaji dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lumajang.

Pemerintah Lumajang juga diharapkan bisa memfasilitasi BPJS bagi tenaga pendidikan di pesantren, madin, madrasah, TPQ dan guru ngaji.

“Pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan dan juga memperhatikan kesejahteraan guru-guru yang berkecimpung di bidang pendidikan keagamaan,” terangnya. *****