Pilkada Jember 2024

Mendaftar Cabup Jember Lewat PPP, Mantan Napi Korupsi Ingin Wujudkan Pendidikan Akhlak Lewat Ponpes

"Pertama itu kemarin Pak Hendy Siswanto (petahana Bupati Jember), lalu siang sekitar pukul 10.00 WIB Bu Faida," kata Yazid.

Penulis: Imam Nahwawi | Editor: Deddy Humana
surya/imam nahwawi (imamnahwawi)
Achmad Sudiyono (kiri) mendaftar Calon Bupati (Cabup) Jember melalui DPC PPP Jember. 

SURYA.CO.ID, JEMBER - Niatan Achmad Sudiyono mendaftar sebagai bakal calon Bupati (Bacabup) Jember pada kontestasi Pilkada 2024 seperti upaya menebus kesalahan di masa lalu.

Sudiyono yang merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Jember, pernah tersandung korupsi dana alokasi khusus pengadaan buku pada 2020.

Dan kini ia mendaftar melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sudiyono menyerahkan formulir pendaftaran cabup kepada Sekretaris DPC PPP Jember, Yazid Merdeka, Minggu (19/5/2024).

Sudiyono mengatakan, kalau mendapat rekom dari PPP maka ia akan memberi perhatian serius untuk pondok pesantren (ponpes) untuk mewujudkan Jember Religius. "Karena pengajar di ponpes mampu mendidik anak agar berakhlak, dengan ilmu fiqih dan semacamnya sebagai bekal di dunia ini," kata Sudiyono.

Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk pesantren sehingga akses menuju lembaga pendidikan agama harus diutamakan. "Termasuk pengembangan talenta dan ketrampilan ataupun biaya pendidikan yang ada di sana," kata Sudiyono.

Sudiyono mengakui memang para pengasuh ponpes tidak akan pernah menuntut apapun kepada negara. Tetapi pemerintah harus sadar diri.

"Pemerintah harus melek dan melihat bahwa mencetak generasi muda yang berakhlak itu tidak mudah. Bahkan pemerintah pun tidak akan mampu dengan biaya berapa pun yang dikeluarkan," tambahnya.

Namun, kata Sudiyono, para ulama dan kiai dengan barokah ilmu yang dimiliki mampu merevolusi mental santrinya menjadi anak sholeh."Maka siapa pun bupatinya, jangan sampai tidak memperhatikan pesantren," tegas Sudiyono.

Dijelaskan Sudiyono, Pemkab Jember telah membuat program bantuan untuk pesantren sejak 2005-2015, saat era pemerintahan Bupati MZ A Djalal.

"Kalau ada yang memutus dan tidak melanjutkan itu perlu dipertanyakan, ada apa dengan pesantren. Karena cantolan hukumnya ada, kok tiba tiba berhenti," ungkapnya.

Ia menyakini, bantuan sosial untuk pesantren tidak akan membebani APBD Jember. Sebab kebutuhan masing-masing lembaga tidak besar.

"Paling untuk kapur dan cat cuma Rp 25 juta dan itu tidak akan menggoyahkan APBD kita. Malah sekarang anggaran dihambur-hamburkan untuk yang lain. Lebih baik itu pesantren, tentu tetap memperhatikan pendidikan formal lainnya yang diatur oleh undang-undang," tutur Sudiyono.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPC PPP Jember, Yazid Merdeka mengaku hingga sekarang baru menerima pendaftaran tiga kandidat di Pilkada 2024.

"Pertama itu kemarin Pak Hendy Siswanto (petahana Bupati Jember), lalu siang sekitar pukul 10.00 WIB Bu Faida. Dan sekarang Pak Achmad Sudiono," kata Yazid.

Gus Yazid mengungkapkan, sebenarnya ada enam kandidat yang telah berkomunikasi dengan PPP Jember. "Cuma yang sudah daftar baru tiga, sehingga masih ada tiga lagi yang kemungkinan mendaftar. Karena pendaftaran akan ditutup hingga 31 Mei 2024," urainya.

Sumber: Surya
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved