Titiek Soeharto atau Selvi Ananda, Calon Ibu Negara yang Gantikan Iriana Jokowi? Ini Kata Peneliti

SURYA.CO.ID, JAKARTA - Sosok Ibu Negara Indonesia ke-8 yang akan menjabat selama lima tahun ke depan, kini menjadi sorotan. 

Pasalnya, Prabowo Subianto yang dinyatakan sebagai Presiden Indonesia Terpilih 2024-2029 berstatus lajang setelah bercerai dengan putri Mantan Presiden Soeharto, Siti Hediati Harjadi alias Titiek Soeharto. 

Sempat muncul desakan agar Prabowo rujuk dengan Titiek Soeharto sehingga Presiden ke-8 itu ada pendampingnya. 

Desakan rujuk itu sudah digemborkan sejak pasangan Prabowo-Gibran memulai kampanye. 

Desakan ini semakin kuat setelah melihat kebersamaan keduanya yang tampak mesra di momen-momen penting seperti pengumuman kemenangan hingga penetapan presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Baca juga: Sosok Siti Hardjanti yang Satukan Tangan Prabowo dan Titiek Soeharto di Ultahnya, Istri Mantan KSAD

Bahkan, terbaru tangan Prabowo dan Titiek disatukan oleh adik Ibu Tien Soeharto, Siti Hardjati di momen ulang tahunnya pada Kamis (25/4/2025). 

Meski demikian, Titiek sendiri belum memberikan jawaban saat ditanya hal ini. 

Saat wartawan menanyakan apakah dia bersedia mendampingi Prabowo yang kini sebagai Presiden, Titiek Soeharto hanya terlihat tersipu malu sembari masuk ke dalam mobilnya.

Seperti diketahui, Titiek pernah menikah dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto pada 1983 silam.

Keduanya dikaruniai seorang putra yakni Didit Hediprasetyo yang kini berprofesi sebagai perancang busana internasional.

Lalu, seberapa penting Ibu Negara?

Sejarawan Bonnie menilai  penting atau tidaknya sosok Ibu Negara tidak lepas dari kondisi negara Indonesia.

Ia mengatakan negara demokrasi yang sudah 'settle', peran Ibu Negara tidak lebih dari istri presiden.

"Dia bukan permaisuri dalam arti monarki yang feodalistik, dia juga bukan orang yang secara formal punya peran khusus, kecuali mendampingi presiden," katanya ditkutip dari wawancara dengan ABC Radio Australia.

"Tapi kalau misalkan di negara yang semakin demokratis, semakin terbuka sistemnya, semakin akuntabel sistem politiknya, sebenarnya ibu negara itu ada batasan perannya juga."