Respon Jokowi Soal Kesaksian 4 Menterinya di Sidang MK Hari Ini, Airlangga Hartarto: Mau Lihat Dulu

SURYA.co.id - Respon Presiden Jokowi jadi sorotan publik setelah empat menterinya dihadirkan di sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024).

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Jokowi akan menonton paparan empat menterinya di sidang tersebut lewat YouTube.

Hal itu disampaikan Airlangga saat ditanya soal respons Presiden Jokowi soal pemaparan empat menterinya di MK.

"(Presiden) mau lihat di YouTube dulu," kata Airlangga.

Saat ditanya lebih lanjut apakah artinya hingga Jumat sore Presiden Jokowi belum menyaksikan pemaparan empat menterinya, Airlangga kembali mengulang jawaban senada.

Baca juga: Rangkuman Kesaksian 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Anggaran Kemensos 2024 Turun hingga Kunker Bansos

"Mau lihat di YouTube, saya enggak tahu," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga ditanya apakah sudah melaporkan secara khusus soal pemaparan empat menteri di MK kepada Presiden Jokowi.

Menurut dia, para menteri sudah melaporkan secara tidak langsung.

"Yang penting kita melaporkan sudah hadir (di MK)," ucap Airlangga. 

Ia menyatakan, pemberian keterangan di MK oleh empat menteri berjalan dengan lancar.

Sebab, pemerintah sudah berkoordinasi dengan baik.

"Alhamdulillah lancar-lancar semua. Pemerintah berkoordinasi dengan baik. Tidak ada kendala," ujar dia.

Baca juga: Efek Kesaksian 4 Menteri Jokowi di Sidang MK Hari Ini Menurut Pengamat, Jawaban Risma Paling Dinanti

Diketahui, 4 menteri Kabinet Indonesia Maju dihadirkan sebagai saksi di sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024). 

Empat menteri Jokowi tersebut adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Berbeda dengan saksi lain di sidang sengketa Pilpres, 4 menteri itu tidak disumpah sebelum memberikan keterangan. 

Mereka secara bergantian memaparkan beberapa hal terkait program perlindungan sosial dan bantuan sosial di lembaganya masing-masing. 

Hakim MK, Arief Hidayat memberikan alasan empat menteri ini tidak disumpah.

"Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana waktu dilantik menjadi menteri, melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini," ungkap Arief dalam sidang, dikutip dari YouTube MKRI.

"Jadi bapak menko dan ibu menteri itu memberikan keterangan di sini di bawah sumpah di pengadilan," imbuhnya.

Berikut fakta-fakta yang terungkap: 

1. Airlangga Ungkap Alasan Anggaran Perlinsos Naik 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya mengungkapkan, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada tahun 2024 naik menjadi Rp 496,8 triliun karena anggaran subsidi energi yang bertambah.

"Kenaikan anggaran perlinsos pada tahun 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar rupiah," kata Airlangga, Jumat.

Airlangga menjelaskan, realisasi harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 78,43 dollar AS per barel, sedangkan asumsi harga minyak mentah pada 2024 sebesar 82 dollar AS per barel.

Selain itu, rata-rata nilai tukar rupiah juga naik dari Rp 15.230 per dollar AS menjadi Rp 15.664 per dollar AS pada 2024.

"Kenaikan harga dan nilai tukar ini berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di tahun 2024 bila dibandingkan dengan 2023, juga terjadi kenaikan volume BBM dari 16,5 juta kiloliter menjadi 19,5 juta kiloliter," kata Airlangga.

Ia menyebutkan, anggaran perlindungan sosial yang terbesar berasal dari subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, gas LPG, pupuk, dan public service obligation (PSO).

"Jadi kenaikan BBM itu salah satu komponen yang utama, Yang Mulia," kata ketua umum Partai Golkar itu.

Airlangga menambahkan, besaran anggaran perlinsos setiap tahunnya juga mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian.

Ia menyebutkan, sejak tahun 2020, besaran perlinsos berada di atas angka Rp 440 triliun.

"Anggaran perlinsos tahun 2023 dengan pagu sebesar Rp 476 triliun itu telah terealisasi sebesar Rp 443,4 triliun. Sedangkan anggaran tahun 2024, ditetapkan dengan pagu sebesar 496,8 trilun," kata Airlangga.

Pernyataan Airlangga dikuatkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. 

Ditegaskan Muhadjir,  jumlah anggaran perlindungan sosial (perlinsos) Rp 496,8 triliun telah disetujui oleh DPR RI.

2. Muhadjir Bantah bansos untuk pemilu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan soal bantuan sosial (bansos) yang kerap dikaitkan dengan Pemilu dan kunjungan kerja (kunker) untuk mengecek pembagian bansos.

Muhadjir membantah bansos digunakan untuk pemilu.

Awalnya, Muhadjir menjelaskan bahwa kunjungan kerja terkait penyaluran bansos sesuai dengan tugas Kemenko PMK untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, termasuk program bansos.

"Pelaksanaan tugas tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden," kata Muhadjir.

"Untuk keperluan di atas, kami melakukan berbagai kunjungan kerja guna memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial reguler maupun bantuan pangan beras CBP (cadangan beras pemerintah) berlangsung sebagaimana yang diharapkan," ujarnya lagi.

Muhadjir lalu mengungkapkan faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan wilayah kunjungan kerja, yakni keadaan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, tingkat prevalensi, dan angka stunting.

Kemudian, faktor geografi dan demografi masyarakat, kondisi pelaksanaan bantuan sosial dan bantuan lainnya di lokasi tersebut, serta inisiatif pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan.

"Khusus dalam kaitannya dengan pemantauan bantuan pangan beras CBP, dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tersebut di gudang Bulog dan memastikan bantuan yang diterima oleh penerima manfaat secara langsung," kata Muhadjir.

Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan beras berjalan baik dengan memperhatikan prinsip tepat waktu, sasaran, jumlah, dan kualitas.

"Di samping untuk mendapatkan umpan balik atau feedback tentang bagaimana pemanfaatan bantuan tersebut oleh keluarga penerima manfaat," ujar Muhadjir.

3. Sri Mulyani Membeber Alasan Realisasi Bansos Kemensos Cukup Rendah  

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan realisasi penggunaan anggaran program perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) tahun 2024, tepatnya menjelang hari pemungutan suara pemilu, Februari 2024.

Menurutnya, tak ada perbedaan signifikan antara belanja perlinsos-bansos Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Izinkan kami menjelaskan realisasi penggunaan anggaran perlinsos sampai dengan Februari 2024 yang dalam hal ini dianggap sesuai dengan lini masa pemilu capres dan cawapres serta pemilu legislatif pada Februari,” kata Sri Mulyani dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat.

“Pola pembayaran perlindungan sosial dan bantuan sosial tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya,” lanjutnya.

Sri Mulyani menjelaskan, besaran realisasi bansos mencapai Rp 12,8 triliun sampai dengan Februari 2024.

Jumlah tersebut diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan serta 18,7 juta KPM Kartu Sembako.

Selanjutnya, realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai Rp 15,3 triliun rupiah, dan realisasi perlinsos lainnya sebesar Rp 9,8 triliun.

“Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos enam tahun terakhir yaitu dari 2019 hingga 2024 periode yang sama, Januari hingga Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos, kecuali pada tahun 2023, yaitu tahun lalu,” jelas Sri Mulyani.

Disebutkan Sri Mulyani, realisasi bansos Kemensos cukup rendah pada Januari dan Februari 2023 karena adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dengan perbankan.

“Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan dua bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari Bansos Kemensos pada bulan Januari-Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya proses penataan kembali kerja sama antara Kemensos dengan perbankan,” katanya.

Sri Mulyani menegaskan, anggaran perlinsos telah ditetapkan di dalam APBN tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR. “Dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode enam tahun sebelumnya,” tuturnya.

4. Risma Ungkap Anggaran Kemensos Turun

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui bahwa anggaran kementeriannya turun sekitar Rp 8 triliun pada 2024.

Politikus PDI-P itu mengatakan, hal tersebut disebabkan oleh tidak dianggarkannya lagi bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebagai anggaran perlindungan sosial dalam kementeriannya.

"Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp 87.275.374.140.000 turun menjadi Rp 79.214.083.464.000. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024," kata Risma.

Sementara itu, Risma menjelaskan, BLT El Nino sebesar Rp 7,5 triliun dianggarkan setelah Komisi VIII DPR RI memberikan persetujuan melalui sidang per November 2023.

"Ini (penyaluran BLT El Nino) harus selesai pada Desember karena tahun anggaran 2023. Saat turun adalah di bulan November," ujar Risma.

"Kami memberikan memang tidak boleh terlambat. Kalau orang miskin itu (untuk) dia bisa survive kadang satu bulan mereka tidak bisa makan, makanya kadang kartunya ada yang digadaikan untuk menyambung sisa hidup mereka. Sehingga kami sangat disiplin untuk tidak boleh terlambat dalam menyalurkan," katanya lagi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sudah Lapor soal Kehadirannya di MK, Airlangga: Presiden Mau Lihat di YouTube ".

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id