Rangkuman Kesaksian 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Anggaran Kemensos 2024 Turun hingga Kunker Bansos

SURYA.co.id - Sejumlah fakta terungkap dari kesaksian 4 menteri Kabinet Indonesia Maju di sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024). 

Empat menteri Jokowi tersebut adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Berbeda dengan saksi lain di sidang sengketa Pilpres, 4 menteri itu tidak disumpah sebelum memberikan keterangan. 

Mereka secara bergantian memaparkan beberapa hal terkait program perlindungan sosial dan bantuan sosial di lembaganya masing-masing. 

Hakim MK, Arief Hidayat memberikan alasan empat menteri ini tidak disumpah.

Baca juga: Efek Kesaksian 4 Menteri Jokowi di Sidang MK Hari Ini Menurut Pengamat, Jawaban Risma Paling Dinanti

"Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana waktu dilantik menjadi menteri, melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini," ungkap Arief dalam sidang, dikutip dari YouTube MKRI.

"Jadi bapak menko dan ibu menteri itu memberikan keterangan di sini di bawah sumpah di pengadilan," imbuhnya.

Berikut fakta-fakta yang terungkap: 

1. Airlangga Ungkap Alasan Anggaran Perlinsos Naik 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya mengungkapkan, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada tahun 2024 naik menjadi Rp 496,8 triliun karena anggaran subsidi energi yang bertambah.

"Kenaikan anggaran perlinsos pada tahun 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar rupiah," kata Airlangga, Jumat.

Airlangga menjelaskan, realisasi harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 78,43 dollar AS per barel, sedangkan asumsi harga minyak mentah pada 2024 sebesar 82 dollar AS per barel.

Selain itu, rata-rata nilai tukar rupiah juga naik dari Rp 15.230 per dollar AS menjadi Rp 15.664 per dollar AS pada 2024.

"Kenaikan harga dan nilai tukar ini berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di tahun 2024 bila dibandingkan dengan 2023, juga terjadi kenaikan volume BBM dari 16,5 juta kiloliter menjadi 19,5 juta kiloliter," kata Airlangga.

Ia menyebutkan, anggaran perlindungan sosial yang terbesar berasal dari subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, gas LPG, pupuk, dan public service obligation (PSO).