Pilpres 2024
Respon Jokowi Soal Kesaksian 4 Menterinya di Sidang MK Hari Ini, Airlangga Hartarto: Mau Lihat Dulu
Begini respon Presiden Jokowi setelah empat menterinya dihadirkan di sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar MK, Jumat (5/4/2024).
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Putra Dewangga Candra Seta
"Anggaran perlinsos tahun 2023 dengan pagu sebesar Rp 476 triliun itu telah terealisasi sebesar Rp 443,4 triliun. Sedangkan anggaran tahun 2024, ditetapkan dengan pagu sebesar 496,8 trilun," kata Airlangga.
Pernyataan Airlangga dikuatkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Ditegaskan Muhadjir, jumlah anggaran perlindungan sosial (perlinsos) Rp 496,8 triliun telah disetujui oleh DPR RI.
2. Muhadjir Bantah bansos untuk pemilu
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan soal bantuan sosial (bansos) yang kerap dikaitkan dengan Pemilu dan kunjungan kerja (kunker) untuk mengecek pembagian bansos.
Muhadjir membantah bansos digunakan untuk pemilu.
Awalnya, Muhadjir menjelaskan bahwa kunjungan kerja terkait penyaluran bansos sesuai dengan tugas Kemenko PMK untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, termasuk program bansos.
"Pelaksanaan tugas tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden," kata Muhadjir.
"Untuk keperluan di atas, kami melakukan berbagai kunjungan kerja guna memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial reguler maupun bantuan pangan beras CBP (cadangan beras pemerintah) berlangsung sebagaimana yang diharapkan," ujarnya lagi.
Muhadjir lalu mengungkapkan faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan wilayah kunjungan kerja, yakni keadaan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, tingkat prevalensi, dan angka stunting.
Kemudian, faktor geografi dan demografi masyarakat, kondisi pelaksanaan bantuan sosial dan bantuan lainnya di lokasi tersebut, serta inisiatif pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan.
"Khusus dalam kaitannya dengan pemantauan bantuan pangan beras CBP, dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tersebut di gudang Bulog dan memastikan bantuan yang diterima oleh penerima manfaat secara langsung," kata Muhadjir.
Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan beras berjalan baik dengan memperhatikan prinsip tepat waktu, sasaran, jumlah, dan kualitas.
"Di samping untuk mendapatkan umpan balik atau feedback tentang bagaimana pemanfaatan bantuan tersebut oleh keluarga penerima manfaat," ujar Muhadjir.
3. Sri Mulyani Membeber Alasan Realisasi Bansos Kemensos Cukup Rendah

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.