Rangkuman Kesaksian 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Anggaran Kemensos 2024 Turun hingga Kunker Bansos

"Jadi kenaikan BBM itu salah satu komponen yang utama, Yang Mulia," kata ketua umum Partai Golkar itu.

Airlangga menambahkan, besaran anggaran perlinsos setiap tahunnya juga mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian.

Ia menyebutkan, sejak tahun 2020, besaran perlinsos berada di atas angka Rp 440 triliun.

"Anggaran perlinsos tahun 2023 dengan pagu sebesar Rp 476 triliun itu telah terealisasi sebesar Rp 443,4 triliun. Sedangkan anggaran tahun 2024, ditetapkan dengan pagu sebesar 496,8 trilun," kata Airlangga.

Pernyataan Airlangga dikuatkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. 

Ditegaskan Muhadjir,  jumlah anggaran perlindungan sosial (perlinsos) Rp 496,8 triliun telah disetujui oleh DPR RI.

2. Muhadjir Bantah bansos untuk pemilu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan soal bantuan sosial (bansos) yang kerap dikaitkan dengan Pemilu dan kunjungan kerja (kunker) untuk mengecek pembagian bansos.

Muhadjir membantah bansos digunakan untuk pemilu.

Awalnya, Muhadjir menjelaskan bahwa kunjungan kerja terkait penyaluran bansos sesuai dengan tugas Kemenko PMK untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, termasuk program bansos.

"Pelaksanaan tugas tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden," kata Muhadjir.

"Untuk keperluan di atas, kami melakukan berbagai kunjungan kerja guna memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial reguler maupun bantuan pangan beras CBP (cadangan beras pemerintah) berlangsung sebagaimana yang diharapkan," ujarnya lagi.

Muhadjir lalu mengungkapkan faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan wilayah kunjungan kerja, yakni keadaan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, tingkat prevalensi, dan angka stunting.

Kemudian, faktor geografi dan demografi masyarakat, kondisi pelaksanaan bantuan sosial dan bantuan lainnya di lokasi tersebut, serta inisiatif pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan.

"Khusus dalam kaitannya dengan pemantauan bantuan pangan beras CBP, dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tersebut di gudang Bulog dan memastikan bantuan yang diterima oleh penerima manfaat secara langsung," kata Muhadjir.