Efek Kesaksian 4 Menteri Jokowi di Sidang MK Hari Ini Menurut Pengamat, Jawaban Risma Paling Dinanti

SURYA.co.id - Pemanggilan 4 menteri Kabinet Indonesia Maju di sidang sengketa PIlpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jumat (5/4/2024) menjadi sorotan. 

Sejumlah pengamat menganalisis efek pemanggilan 4 menteri itu terhadap hasil sengketa Pilpres 2024 yang akan diputuskan MK. 

Sementara empat menteri sudah menyanggupi akan datang dan bersaksi di MK.

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

Salah satu kesaksian yang dinanti-nantikan dari para menteri ini adalah terkait bantuan sosial (bansos). 

Baca juga: Jawaban Menteri Risma, Airlangga, Muhadjir soal Panggilan ke Sidang MK, Ini Bocorannya Soal Bansos

Sebagai informasi, kubu Ganjar-Mahfud menjadi pihak yang menyoroti penyaluran bansos dan diduga menjadi salah satu unsur terjadinya kecurangan dalam Pilpres 2024.

 Hal ini sempat disampaikan oleh ahli yang dihadirkan oleh Tim Hukum Ganjar-Mahfud yaitu ekonom senior, Didin Damanhuri dalam sidang pada Selasa (2/4/2024).

Didin sempat menyebut bahwa bansos menjadi alat pemenangan bagi paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Bansos alat pemenangan paslon 02 Prabowo-Gibran. Ini adalah contoh sangat sedikit dari jejak digital yang banyak," tuturnya dalam sidang tersebut.

Senada, hal ini pun sempat disampaikan oleh capres nomor urut 1, Anies Baswedan dalam sidang perdana pada Rabu (27/3/2024) silam.

Anies mengatakan bahwa bansos yang diberikan menjelang pencoblosan hanya diberikan demi menaikkan elektabilitas paslon tertentu alih-alih untuk menyejahterakan rakyat.

"Penyalahgunaan bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, malah dijadikan alat transaksional untuk memenangkan pasangan calon tertentu," katanya.

Lalu, dengan dipermasalahkannya bansos oleh kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud, dan diakhiri dengan pemanggilan empat menteri Jokowi oleh MK, apakah memang hal tersebut bisa untuk membatalkan kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024?

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai membuktikan bahwa bansos menjadi alat untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 adalah hal sulit.

Ujang mengatakan hal tersebut lantaran saat ini, para pemohon tengah menempuh jalur hukum dan memerlukan bukti jelas bahwa memang bansos adalah alat yang digunakan untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

"Ya susah ya membuktikan bansos sebagai alat politik, untuk memenangkan kubu tertentu," ujarnya kepada Tribunnews.com, Kamis (4/4/2024).

Ujang pun mengutip pernyataan anggota tim hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris bahwa dalam pembuktian, suatu hal pantas dilakukan atau tidak sulit untuk diukur.

"Makannya Hotman Paris itu mengatakan, moral dan etika itu sulit untuk mengukurnya untuk memenangkan persidangan," ujarnya.

Kendati demikian, Ujang menganggap bahwa sebenarnya sudah menjadi rahasia umum bahwa bansos sejak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Jokowi selalu digunakan menjadi alat politik.

Namun, dalam konteks sengketa Pilpres 2024 saat ini, Ujang menganggap tidak mungkin bisa membuktikan bahwa bansos menjadi alat pemenangan Prabowo-Gibran sehingga membatalkan kemenangan mereka.

"Ya nggak lah, nggak bakal (bansos membatalkan kemenangan Prabowo-Gibran). Konstruksinya bukan seperti itu," ujar Ujang.

Selain itu, beratnya pembuktian bansos sebagai alat pemenangan Prabowo-Gibran semakin terlihat ketika faktanya Jokowi, secara resmi, masuk dalam struktur tim sukses Prabowo-Gibran.

"Karena, Jokowi bukan tim sukses (Prabowo-Gibran), walaupun dia dukung anaknya," tuturnya.

Lebih lanjut, Ujang pun pesimis jika MK bakal mengabulkan gugatan kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024.

Dia mengatakan, jika kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud ingin dikabulkan gugatannya, maka harus bisa membuktikan adanya kecurangan secara masif selama Pilpres 2024.

"Kalau alat buktinya tidak bisa dihadirkan di pengadilan, tidak akan menang dan ditolak."

"Kecuali bisa menghadirkan bukti-bukti yang nyata dan konkret. Itu pun buktinya kan harus, kalau tuduhannya masif kan harus 50 persen lebih kecurangannya di banyak tempat atau TPS," ujar Ujang.

Kendati demikian, Ujang mengatakan kecurangan yang terbukti dalam Pilpres 2024 hanya segelintir saja dan tidak akan memengaruhi kemenangan Prabowo-Gibran.

"Misalkan ada kecurangan, ya mungkin yang terbukti hanya 1-2 TPS dan itu tidak juga akan memengaruhi perolehan suara yang begitu tinggi 96 juta dari hasil (suara) yang diraih Prabowo," pungkasnya.

Kesaksian Risma Paling Dinanti

Dari 4 menteri yang akan hadir di sidang sengketa pilpres, kesaksian Menteri Sosial Tri Rismaharini paling dinanti. 

Hal ini beralasan karena Risma adalah Ketua DPP PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan adalah partai politik yang mengusung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Ganjar-Mahfud dan kuasa hukumnya yang paling getol mempersoalkan bansos.

Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Puan Maharani tidak berbicara banyak soal kehadiran Tri Rismaharini di MK  hari ini.

"(Bu Risma) Siap untuk memberikan keterangan," kata Puan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/4/2024). 

Sementara itu, Risma memastikan dirinya akan memenuhi panggilan pihak MK hari ini.

"Ya datanglah, diundang kok, InsyaAllah. Aku ngomong apa ya aku nggak tahu besok ngomong apa, ditanya apa belum tahu," ujar Risma kemarin di kantornya.

Menurutnya, ia tidak memiliki persiapan khusus dalam menghadapi pemanggilan MK. Ia juga menyebut akan menjawab segala pertanyaan dari Hakim MK.

"Enggak ada (persiapan khusus), enggak ada pokoknya ngomong kalau ditanya," ujar Risma.

Ia memastikan tidak ada arahan dari PDI Perjuangan maupun dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi sidang ini.

"Enggak ada, enggak ada (arahan dari PDI-Perjuangan). Enggak ada, enggak ada (arahan dari Jokowi)," ujar Risma.

Tri Rismaharini juga mengaku belum tahu akan berbicara apa dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kehadiran Risma juga menarik karena memiliki keterkaitan langsung dengan bansos. 

Sementara itu, Presiden Jokowi memastikan pemanggilan Tri Rismaharini terkait bansos.

"Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menkeu mengenai anggaran seperti apa? Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semua, ditunggu aja hari Jumat. Saya enggak mau komentari apapun terkait dengan MK," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Tanggapan Risma soal Bansos

Usai menghadiri  rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024) lalu, Tri Rismaharini  telah menjelaskan soal bansos di Pilpres 2024.

Dia mengaku tidak tahu-menahu banyak mengenai anggaran bansos.

Sebab, dari total alokasi anggaran untuk perlindungan sosial Rp 497 triliun, pihaknya hanya bertanggung jawab menyalurkan sebesar Rp 78 triliun.

Selain itu, bansos yang disalurkan Kemensos sudah mengikuti data penerima bansos yang sudah ada sehingga nama-nama yang tidak ada dalam daftar tidak akan diberikan bansos.

"Jadi kan yang sisanya itu aku enggak tahu, aku enggak berhaklah untuk bicara itu," ujarnya dikutip dari Kompas.com.

Pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Risma mengungkapkan setiap tahun pemerintah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bansos.

Pada tahun ini, SPM tersebut dikeluarkan pada 26 Januari lalu atau sekitar dua pekan sebelum Pemilihan Umum 2024 yang diselenggarakan 14 Februari 2024.

Anggaran bansos yang dikeluarkan pemerintah melalui SPM itu langsung disalurkan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos melalui bank penyalur. Artinya, Kemensos tidak secara langsung memegang anggaran bansos tersebut.

"Kami itu Pak megang uang besar itu seperti ikan di akuarium. Kita bisa lihat, tapi enggak bisa pegang karena uang itu langsung ke KPM bukan lewat kami," jelasnya.

Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Tak Boleh Bertanya

Menurut Ketua MK Suhartoyo, pemanggilan 4 menteri ini berdasarkan hasil rapat hakim. 

Selain 4 menteri ini, MK juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. 

Namun, pemanggilan 4 menteri dan DKPP ini bukan berarti mengakomodir pihak pemohon dalam hal ini tim paslon 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. 

"Jadi lima yang penting didengarkan oleh Mahkamah, bukan berarti kita mengakomodir permintaan pemohon satu dan dua," ujarnya.

Suhartoyo mengatakan pemanggilan itu berdasarkan kebutuhan dari Mahkamah.

Dia menegaskan nantinya pihak terkait, termohon dan pemohon tidak boleh mengajukan pertanyaan.

"Jadi ini semata-mata untuk kepentingan para hakim. Bukan kita mengabulkan permintaan pemohon, jadi kami mengambil sikap tersendiri karena sikap jabatan. Yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat," tuturnya.

"Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah, maka tidak disediakan pertanyaan," ia menambahkan.

Suhartoyo berujar, dalam perkara sengketa bersifat adversarial seperti ini, MK harus berhati-hati karena ada irisan-irisan keberpihakan jika majelis hakim memanggil pihak tertentu sebagai saksi atau ahli pemohon.

Karena itu, jika para menteri dihadirkan sebagai saksi atau ahli, maka pemanggilan itu atas dasar kebutuhan MK.

"Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak," paparnya.

"Tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim, pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat (5/4/2024)."

Suhartoyo menekankan dalam sidang sengketa Pilpres ini, MK tak bersifat berpihak dengan mengakomodir satu atau dua pihak saja.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 2 Alasan Penjelasan Tri Rismaharini Paling Dinanti di MK Hari Ini, Dibandingkan 3 Menteri Lainnya

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id