Libatkan Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana, Jawa Timur Bentuk ULD-PB

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Program Siap Siaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur membentuk lembaga Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB).

Terobosan ini diharapkan dapat memberikan program penanggulangan bencana secara inklusif.

Program Siap Siaga menilai kelompok disabilitas perlu terlibat aktif dalam penanggulangan bencana. Baik dalam proses perencanaan, perancangan, pelaksanaan, serta monitoring evaluation..

"Teman-teman disabilitas dapat berkontribusi sesuai kemampuan mereka,” kata Koordinator Program Siap Siaga Jawa Timur, Anchilla Bere, di Surabaya.

Hal ini menjadi relevan mengingat besarnya potensi bencana di Jawa Timur.

Mengutip data BPBD Jawa Timur, angka kejadian bencana di Jawa Timur selama 2023 saja telah mencapai 117 kejadian dan menyebabkan puluhan ribu keluarga berdampak.

Dari angka tersebut, penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana alam.

Terutama, saat mereka kehilangan anggota keluarga, alat bantu, alat mobilitas, adanya hambatan dalam mengakses informasi, sarana dan infrastruktur.

Karenanya, Anchilla mengungkapkan penanggulangan bencana tak bisa dilakukan secara parsial.

Namun, harus dilakukan secara menyeluruh dan bersama-sama, termasuk dengan melibatkan penyandang disabilitas.

Langkah tersebut akan sekaligus memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi kelompok disabilitas. Terutama, dalam situasi bencana, serta untuk terlibat dalam mengembangkan strategi penanggulangan bencana yang inklusif.

"Mengingat, kelompok-kelompok disabilitas ini memiliki pengetahuan dan pengalaman unik tentang kebutuhan mereka sendiri dalam situasi bencana," tandasnya.

Sebagai persiapan pembentukan ULD-PB, Focus Group Discussion (FGD) dan Lokakarya Pembentukan dan Penyelenggaraaan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) di BPBD Provinsi Jatim digelar di Surabaya, Selasa-Rabu (2-3/4/2024).

Acara tersebut diikuti BNPB, BPBD Jatim, hingga berbagai komunitas penyandang Disabilitas serta organisasi masyarakat lainnya.

"Acara ini di antaranya bertujuan untuk pengenalan dan menginisiasi pembentukan ULD PB Jawa Timur," katanya.

Perwakilan Tim Disability Perspective Interaction Training - Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Adi Gunawan, berharap banyak pada terobosan ini.

Tak selesai pada pembentukan saja, ia juga berharap masyarakat memiliki perspektif yang benar tentang disabilitas.

Stigma masyarakat yang meragukan kemampuan orang disabilitas sebaiknya diubah. Selain itu, etika cara berinteraksi yang sesuai hak asasi manusia juga selaiknya diwujudkan.

"Selama ini, keterlibatan disabilitas masih bersifat parsial dan belum menyeluruh dalam program pemerintah,” kata Adi yang juga seorang tuna netra.

Dengan terbentuknya unit tersebut, Jawa Timur menjadi provinsi ketiga setelah Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki unit serupa.

Berada dalam kelembagaan BPBD Jatim, unit ini bertugas membantu menjalankan fungsi layanan inklusi disabilitas dalam penanggulangan bencana.

“Disabilitas tidak bisa dilihat dari sisi kekurangan saja, tetapi juga kapasitas mereka yang sangat kita butuhkan dalam penanggulangan bencana,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Jatim, Bige Agus Wahjuono ditemui di tempat yang sama.

Program mereka akan menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan BPBD. Mereka melakukan inisiasi hingga penyelenggaraannya dalam sebuah bentuk kesepakatan bersama.

Pembentukan ULD PB ini juga didasarkan pada Peraturan Kepala (Perka) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No 14/2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam PB.