Nasib Bisnis Harvey Moeis Usai Terjerat Korupsi, DPR Desak Izin Tambang Batubara dan Nikel Dicabut

SURYA.CO.ID, JAKARTA - Nasib suami Sandra Dewi, Harvey Moeis kini menjadi sorotan setelah sejumlah asetnya disita Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Bahkan, usaha tambang yang dimiliki Harvey Moeis juga terancam ditutup setelah ada desakan dari DPR untuk dicabut izin usaha pertambangan (IUP) nya. 

Seperti diketahui, selain diduga terlibat penambangan timah ilegal, Harvey Moeis juga memiliki usaha pertambangan batubara. 

Ia disebut-sebut menguasai tambang batubara di Bangka Belitung yang tak lain merupakan kampung halaman sang istri.

Salah satu perusahaan yang dijalankan Harvey yakni PT Multi Harapan Utama. Ia menjabat sebagai Presiden Komisaris di perusahaan batubara itu.

Baca juga: Gelagat Robert Bonosusatya atau RBS Diduga Bos Harvey Moeis Cuma Naik Innova Saat Diperiksa Kejagung

Harvey juga disebut-sebut memiliki saham di lima perusahaan batubara lainnya, yakni PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Inter Nusa, PT Sariwiguna Bina Sentosa dan PT Stanindo Inti Perkasa.

Terkait bisnis Harvey ini disoroti Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Mufti Anam.

Mufti Anam meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. mencabut seluruh izin usaha pertambangan (IUP) terkait Harvey Moeis Cs.

Hal tersebut disampaikan Mufti dalam dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).

"Saya minta pak menteri (Bahlil Lahadalia) semua usaha yang terafiliasi ke Harvey Moeis, kami melihat bahwa dia pengusaha tambang batubara, nikel dan sebagainya, juga Helena Lim, juga RBT, mungkin pak menteri kenal dia adalah seorang mafia tambang besar di negara kita," ucapnya.

"Semua tambang yang berkaitan dengan mereka harus dicabut, dihentikan sampai urusan ini benar-benar tuntas," tegas Mufti.

Mufti juga mengatakan, kasus korupsi tersebut tidak hanya melibatkan Harvey Moeis dan Helena Lim, tetapi juga nama besar Robert Bonosusatya (RBT).

Ia mengatakan, kerugian negara yang disebabkan ketiga orang tersebut sangat besar.

Ia pun meminta tindak tegas Bahlil dan jajarannya terkait kasus tersebut.

"Kalau kita lihat coba rakyat-rakyat kita ini cerdas menghitung dari Rp 271 triliun duit negara yang mereka ambil, merugikan negara sebesar itu, kalau dihitung-hitung itu rakyat harus nyari Rp 1 miliar per hari mereka baru bisa kembalikan 750 tahun, ini bukan sedikit, maka kami ingin tahu, suasana kebatinan kami terganggu," tuturnya.