Kejahatan Digital Tinggi, Otoritas Jasa Keuangan Ingatkan Masyarakat Jangan Berikan Data Pribadi

SURYA.co.id | SURABAYA - Data tingkat inklusi keuangan Indonesia yang dicatat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 ada di level 85,10 persen.

Angka tersebut berada di bawah Singapura di kisaran 98 persen.

"Sedangkan, tingkat penggunaan layanan keuangan digital berada di angka 56 persen. Artinya, sebagian besar dari masyarakat sudah familiar dengan produk maupun jasa keuangan digital yang ada," kata Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen merangkap anggota Dewan Komisioner OJK, saat memberikan keynote speech pada acara Astra Financial Talks : Cerdas dan Aman dalam Bertransaksi Digital yang dilakukan secara hybrid di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Kendati demikian, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih sangat rendah, yakni baru mencapai 49,68 persen pada tahun 2022.

Di sisi lain, data survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 menunjukkan tingkat literasi keuangan digital di Indonesia tercatat sebesar 38,03 persen, naik tipis dibanding tahun 2021 yang sebesar 36,02 persen.

"Itu artinya sekitar 62 persen masyarakat Indonesia masih kekurangan akses terhadap informasi dan edukasi tentang literasi keuangan digital. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara jasa keuangan untuk terus memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat agar tidak mudah terkena kejahatan siber," jelas Friderica.

Menurutnya, kejahatan digital saat ini marak dan berada di sekitar kita.

Hal tersebut menjadi perhatian serius para pelaku keuangan di seluruh dunia.

Kejahatan digital ini, kata dia, bisa berupa social enginering, phising, card tapping, dan skimming.

Otoritas Jasa Keuangan meminta masyarakat agar tidak memberikan data pribadi dari akun keuangan seperti PIN, OTP, CVV/CVC dan password keuangan kepada pihak mana pun. Karena bisa digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan keuangan digital.

Social enginering adalah tindakan memanipulasi psikologis korban untuk mendapatkan data dan informasi pribadi dengan tujuan membobol akun keuangan korban.

"Phising adalah tindakan memancing korban untuk mendapatkan informasi atau data pribadi. Contohnya penipuan melalui situs palsu, file-APK seperti undangan, tagihan, dan bukti pengiriman," ungkap Friderica.

Karena itu, literasi keuangan digital bagi masyarakat sangat penting agar masyarakat melek dan tidak mudah terkena aksi kejahatan digital.

Hal-hal inilah yang banyak diadukan masyarakat kepada OJK.

Karena itu, ia meminta penyelenggara keuangan agar dapat memperkuat sistem keamanan data.

Terkait hal itu, Director in Charge (DIC)) Astra Financial Suparno Djasmin mengatakan, Astra Financial sangat concern terhadap keamanan dan kenyamanan bertrsansaksi keuangan digital bagi masyarakat.

Astra Financial secara rutin dan terus menerus memberikan edukasi kepada berbagai kelompok masyarakat agar mereka memahami dan dapat bertransaksi dengan baik.

“Kami berharap, literasi keuangan dan digital menjadi kunci bagi perkembangan unit bisnis di bawah Astra Financial ke depannya,” kata Suparno.

Dia menambahkan, Astra Financial akan terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan bersama dengan OJK.

"Karena hal ini merupakan tugas bersama antara pelaku dunia usaha dan regulator seperti OJK," tambahnya.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah transaksi perbankan digital (digital banking) pada bulan Februari 2024 tercatat sebesar Rp5.103,03 triliun atau tumbuh 19,72 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Di sisi lain, jumlah transaksi uang elektronik pada periode yang sama tercatat naik 44,24 persen (yoy) sehingga mencapai Rp 80,03 triliun.

Hal itu diungkapkan Gubernur BI Perry Warjiyo saat menyampaikan Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Bulan Maret 2024 lalu.

BI memproyeksikan transaksi perbankan digital atau digital banking pada tahun 2024 ini masih terus bertumbuh dengan nilai mencapai Rp 63.803,77 triliun.

Perry juga mengatakan nilai transaksi digital perbankan diperkirakan tumbuh 9,11 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada tahun ini.

Berdasarkan data, sepanjang 2023, nilai transaksi digital telah mencapai Rp 58.48,24 triliun atau tumbuh 13,48 persen (yoy).