Nasib Hak Angket Kecurangan Pilpres Usai Puan Maharani Tak Mau Instruksikan dan Surya Paloh Mendekat

Di bagian lain, anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah, berharap PDIP memimpin seluruh fraksi pendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Luluk menyebut, untuk mendorong hak angket tidak bisa dilakukan sendiri meskipun syarat untuk mengajukannya mudah.

Menurutnya, dukungan PDIP dan beberapa fraksi lain sangat penting guna menjamin hak angket akan berhasil.

"Nah, ini yang kemudian mau tidak mau harus kita hitung dengan baik memastikan siapa kekuatan mayoritas yang menjadi bagian dari usulan hak angket ini," kata Luluk di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Terlebih, sambung Luluk, usulan hak angket ini pertama kali diungkapkan Ganjar Pranowo selaku calon presiden (capres) yang diusung PDIP.

"Maka yang kita harapkan PDIP yang bisa menjadi leading (pemimpin) lah dari hak angket ini karena mereka yang menjadi pemenang Pemilu di 2019-2024," ujarnya.

Pasalnya, PDIP memiliki kursi paling banyak di DPR sehingga mempunyai kekuatan besar untuk mendorong hak angket.

Apalagi, jika ditambah dukungan dari PKB, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Yang namanya pemenang pemilu itu kan PDIP dan PDIP juga yang punya kekuatan besar di parlemen. Jadi kalau digabung maka kita akan menjadi mayoritas," ucapnya.

Sikap PDIP ini membuat banyak yang meragukan akan menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. 

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani pun bertanya kepada awak media apakah benar nantinya PDIP bakal beroposisi dengan Prabowo-Gibran.

"PDI oposisi? kata siapa?" tanya Muzani.

"Kalau ternyata enggak (oposisi) bagaimana?" tukasnya. 

Sementara itu, pengamat politik Agug Baskoro mengatakan, sikap PDIP akan sangat tergantung dengan ketua umumnya, Megwati Soekarnoputri.

Jika Megawati memilih bergabung dengan pemerintah, maka seluruh kader PDIP akan menuruti.