Status Sugeng Teguh Santoso di PSI Dibongkar Grace Natalie, Pelapor Ganjar Pranowo Ternyata Caleg

SURYA.CO.ID, JAKARTA - Status asli Sugeng Teguh Santoso di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus dipermasalahkan, menyusul laporannya terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

PDIP sebagai partai yang menangungi Ganjar Pranowo menuding ada unsur politis dibalik pelaporan Sugeng Teguh Santoso ke KPK. 

Di satu sisi, Sugeng membantah sebagai kader PSI dan menegaskan bahwa laporannya tak ada kaitannya dengan politik tetapi murni perannya sebagai ketua Indonesia Police Watch (IPW). 

Lalu, bagaimana sebenarnya status Sugeng di PSI? 

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membeberkan status Sugeng sebenarnya. 

Baca juga: Pengakuan Ganjar Pranowo ke Mahfud MD Soal Dugaan Suap yang Dilaporkan Sugeng Teguh Santoso ke KPK

Dikatakan Grace, selain menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Bogor, Sugeng ternyata calon legislatif (caleg) PSI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Hal itu diungkapkan Grace di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

“Beliau itu ketua (DPD PSI Bogor) dan juga caleg. (Berarti) kader,” kata Grace dikutip dari WartaKotaLive.com.

Meski demikian, Grace memastikan langkah Sugeng melaporkan Ganjar, bukan atas arahan PSI.

Grace juga menyebut selama ini Sugeng tidak pernah berkoordinasi dengan PSI apalagi terkait dengan urusannya di IPW.

“Tidak ada perintah partai, dari sebelum Bro Sugeng ini bergabung, itu juga beliau ini adalah pejuang anti korupsi dan sudah banyak yang beliau laporkan ketika ada indikasi-indikasi korupsi."

“Jadi tidak ada instruksi partai, kami pun tahunya dari media bahwa ada gugatan terkait dengan gratifikasi dan kebetulan saja saya pikir, orangnya adalah Pak Ganjar,” ujar Grace.

Sebelumnya, Sugeng mengakui bahwa dia Ketua DPD PSI Kota Bogor, tapi bukan kader PSI.

Oleh karena itu, pelaporan dugaan gratifikasi Ganjar ke KPK itu tidak bermuatan politis.

"Saya jelaskan saya itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Kota Bogor."

"Apakah saya kader PSI? bukan. Saya bukan kader PSI, karena saya tidak pernah jadi kader PSI," kata Sugeng, Rabu (6/3/2024).

Sugeng menegaskan dirinya seorang politisi yang berjiwa independen.

"Ini harus saya klarifikasi semuanya ya, jadi saya ini seorang politisi yang berjiwa independen."

"Saya tidak akan tunduk pada sikap-sikap partai yang tidak seturut dengan nilai-nilai ideologis yang diperjuangkan, tapi saya akan nurut, ketika nilai-nilai ideologis itu diwujudkan," ujar Sugeng.

Ia menjelaskan, saat dirinya bergabung ke PSI, partai berlambang mawar putih tersebut masih partai kecil.

"Jadi ketika saya ditunjuk sebagai Ketua PSI Bogor, saya melihat PSI sebagai partai yang masih kecil waktu itu, memiliki kesamaan platform di dalam hal ideologi yakni dalam soal toleransi, kesetaraan, pluralisme dan anti korupsi," kata Sugeng.

Karena kesamaan platform itu, Sugeng pun dianggap cocok menjadi Ketua DPD PSI Kota Bogor.

"Saya terima (sebagai Ketua DPD PSI Kota Bogor), tapi sebagai kader tidak," ujar Sugeng.

Sugeng juga menegaskan bahwa IPW bukan subordinasi dari PSI.

"Kalau dikader kan, saya harus (menjadi) anak ideologis. Saya gak pernah dikader oleh PSI. Bahkan kalau saya mau bilang, ketika PSI dibentuk, para pimpinan PSI itu mungkin mereka masih remaja. Saya sudah berjibaku di bawah, membela tiga isu itu ya."

"Jadi ini ya, bahkan kalau sekarang PSI Ketuanya Bro Kaesang, saya bisa kader dia, untuk bisa saya latih bagaimana sesungguhnya membela rakyat," ujar Sugeng.

Sugeng juga mengklaim bahwa dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bogor dari PSI dalam pemilu kali ini.

"Saya terpilih sebagai anggota PSI yang mendapatkan kursi loh ya. Saya terpilih, jadi saya punya jabatan baru nanti sebagai anggota dewan," ujar Sugeng.

Terkait dengan pelaporan dugaan gratifikasi ganjar ke KPK, Sugeng mengaku sudah merencanakan hal ini bahkan sejak sebelum pencoblosan Pilpres 2024 digelar.

Dalam pengakuannya, Sugeng menyebut telah merencanakan sejak 10 bulan lalu.

Namun, Sugeng mengurungkan niat untuk melaporkan lebih dini lantaran kala itu Ganjar masih dalam proses pendaftaran sebagai capres dalam Pilpres 2024.

"IPW mendapat laporan pengaduan masyarakat itu tidak salah 10 bulan yang lalu."

"Tapi kan saya menahan diri, karena waktu itu sedang mau ada proses pencapresan (Ganjar)," kata Sugeng, Rabu (6/3/2024).

Ia pun mengaku siap menerima segala risiko pelaporan ini.

Termasuk jika dirinya dituntut balik jika Ganjar tidak terbukti melakukan gratifikasi.

"Saya melapor juga bukan tanpa risiko. Apabila laporan itu tidak kena, saya bisa dituntut balik, dan saya harus siap menghadapi itu," ujar Ganjar.

Sebelumnya, Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, mengatakan modus dugaan gratifikasi yang dilaporkan berupa cashback.

"Jadi pertama (inisial) S, mantan Dirut Bank Jateng 2014-2023, kemudian juga GP."

"IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan/atau suap yang diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Jadi istilahnya ada cashback," kata Sugeng kepada wartawan, Selasa.

Sugeng mengungkapkan, nilai cashback diperkirakan jumlahnya 16 persen dari nilai premi. Cashback 16 persen itu dialokasikan ke tiga pihak.

"Lima persen untuk operasional Bank Jateng baik pusat maupun daerah, 5,5 persen untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah yang 5,5 persen diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP," ucapnya.

Sugeng menyebut, pemegang saham pengendali Bank Jateng adalah Gubernur Jateng yang dalam periode itu adalah Ganjar Pranowo.

Ia menduga, perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu 2014-2023.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan adanya laporan tersebut.

"Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud. Kami segera tindaklanjut dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK," tuturnya.

Sementara Ganjar Pranowo membantah tuduhan yang dilayangkan IPW.

"Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia tuduhkan," kata Ganjar saat dikonfirmasi di Jakarta pada Selasa (5/3/2024).

Rekam Jejak Sugeng Teguh Santoso

1. Korban pergolakan politik tahun 1965

Sugeng Teguh Santoso atau biasa dipanggil Mas Sugeng lahir di Semarang, Jawa Tengah, 13 April 1966.

Ayah Sugeng sedianya merupakan pegawai di sebuah perusahaan di Semarang, yang aktif sebagai aktivis buruh di perusahaan itu sedangkan ibunya seorang Guru.

Akan tetapi, dirinya sempat berpisah dengan ayahnya ketika usianya masih belum lima tahun.

Sang Ayah “menghilang” dari Semarang ketika terjadi pergolakan politik tahun 1965.

Beberapa tahun setelah pergolakan politik mereda, Sugeng baru bertemu lagi ayahnya setelah ibunya memboyong keluarga hijrah ke Jakarta.

Ayahnya yang dulu pegawai menengah di sebuah perusahaan didapati sudah menjadi tukang becak di kawasan di Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Di kawasan yang dikenal keras tersebut Sugeng menjalani masa kecilnya.

Walaupun terbiasa tawuran ketika masih anak-anak, Sugeng sukses melalui pendidikan tingkat Sekolah Dasar Negeri Pademangan Timur 04 di Jakarta (1979).

Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 42 di Jakarta (1982), SMA Negeri 15 di Jakarta (1985) serta menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok (1991).

Di Jakarta, ayahnya bekerja keras menjadi pengayuh becak, kemudian berangsur bangkit menjadi juragan becak dan memiliki bengkel sendiri.

Sugeng kecil sering bermain di bengkel milik ayahnya itu.

Tetapi, tak secuil pun pernah terlintas di benaknya menjadi juragan bengkel apalagi menjadi tukang becak.

Yang pernah terlintas di benaknya ketika masih hendak masuk ke bangku pendidikan tingkat SMA adalah menjadi ahli komputer yang ketika itu masih merupakan hal baru di Indonesia.

2. Korban penggusuran 

Pada tahun 1985 Sugeng bersama masyarakat Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat menjadi korban penggusuran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Setelah digusur, lahan bekas rumahnya lantas disulap jadi kawasan bisnis elite di tengah ibukota.

Kegetiran menyaksikan rumahnya tergusur membuat Sugeng yang kelak membuatnya berhasil dalam membulatkan tekad sebagai advokat ternama, tetapi pro rakyat, khususnya menjadi pembela warga yang tergusur.

Karena itu, ketika lulus SMA Sugeng memutuskan memilih sekolah hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

3. Aktivis, advokat hingga ketua IPW

Sugeng Teguh Santoso resmi dilantik menjadi ketua Indonesia Police Watch (IPW) pada 18 Agustus 2021.

Dia menggantikan posisi Neta Saputra Pane yang meninggal dunia pada Juni 2021.

Sugeng juga tercatat sebagai salah seorang pengacara papan atas di Indonesia, dengan kantor pengacara atas namanya sendiri yakni, Sugeng Teguh Santoso dan Rekan.

Di organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Sugeng duduk sebagai Sekretaris Jenderal sampai sekarang.

Sebagai Sekretaris Jenderal Peradi, jabatan Sugeng adalah sebagai motor penggerak organisasi, sebuah tugas yang mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan karena harus berhadapan dengan ratusan advokat termasuk pengacara yang lebih senior.

Berikut Pengalaman Organisasi:

Pendiri Dan Deputi Bidang Advokasi Dan Bantuan Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) (1997-1999)

Pendiri Dan Sekretaris Jenderal Serikat Pengacara Indonesia (1997 sampai sekarang)

Sekretaris Majelis PBHI Wilayah Jakarta, 2001-2004.

Anggota Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) (1997-sekarang)

Anggota Kelompok Kerja Hukum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)

Sekretaris Majelis PBHI Wilayah Jakarta, 2001-2004

Tim Advokasi Tim Kampanye Mega-Hasyim (TKMH) mendampingi Megawati Soekarnoputri dan KH.

Hasyim Muzadi di Mahkamah Konstitusi 2004

Wakil Bendahara Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

Ketua Bidang Analisis Kebijakan dan Advokasi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) (2004-2009).

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Beda Jawaban dengan Grace Natalie, Pelapor Ganjar ke KPK Bantah Dirinya Kader PSI