Sosok Jojo Rohi yang Sebut Ada Operasi Senyap Porak-porandakan Kubu 01 dan 03, Eks Aktivis Surabaya

SURYA.co.id - Sosok Pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rehi, jadi sorotan karena penyataannya terkait hak angket kecurangan Pilpres 2024.

Mantan aktivis mahasiswa di Surabaya itu membaca adanya operasi senyap untuk memporak-porandakan kubu 01 dan 03 di parlemen.

Rapat Paripurna ke-13 pembukaan masa sidang IV 2023-2024, Selasa (3/5/2024) yang antiklimaks menjadi sumber penelaahannya.

Seperti diketahui, paripurna usai masa reses itu menjadi ajang sejumlah fraksi menyerukan pengguliran hak angket untuk membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca juga: Sosok Aiman Witjaksono yang Bikin Kesal Pakar Hukum saat Diskusi Hak Angket Kecurangan Pilpres

Namun, ternyata, hanya tiga partai yang berani bersuara lantang.

Mereka adalah PDIP dari kubu Ganjar-Mahfud dan PKS serta PKB dari kubu AMIN.

Jojo Rohi melihat wacana hak angket tidak benar-benar solid.

“Soal hak angket memang sudah diprediksi akan tidak solid, terutama parpol dari koalisi 01 dan 03,” kata Jojo, Rabu (6/3/2024), melansir dari Tribunnews.

Manurut Jojo, Presiden Jokowi pun tidak akan tinggal diam dan mengusahakan agar inisiasi hak angket tak berjalan mulus.

Secara spesifik, menurut Jojo, pemecahbelahan partai yang berpotensi menyuarakan hak angket akan menyasar partai yang masih ketar-ketir akan rekapitulasi suara.

Seperti diketahui, PPP masih belum aman soal lolos ambang batas parlemen berdasarkan quick count ataupun hitung sementara KPU.

"Operasi senyap pasti sudah dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03.

Terutama parpol yang berada di posisi margin threshold parlemennya masih belum aman” kata Jojo.

Baca juga: Nasib Hak Angket Kecurangan Pilpres: PDIP Masih Menunggu, PKS Belum Memutuskan, Peneliti Meragukan

Selain ambang batas parlemen, kata Jojo, soal tawaran posisi menteri di kabinet juga jadi angin surga yang sedikit banyak menggoyahkan iman para elite partai pengambil keputusan.

“Dan jangan lupa, proses hak angket juga akan menguras energi politik sehingga ada kecenderungan untuk menghindar karena parpol juga masih harus menyiapkan stamina untuk bertarung di pilkada dalam waktu dekat.

Itulah mengapa hak angket tidak bergemuruh seperti yang diharapkan,” ucapnya.

Siapa sebenarnya Jojo Rohi?

Melansir dari WIkipedia, Engelbert Johannes Rohi alias Jojo Rohi lahir dan besar di Surabaya, Jawa Timur.

Ia adalah salah satu pentolan aktivis mahasiswa di Surabaya.

Basis organisasinya berasal dari GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) yang merupakan salah satu anggota dari Kelompok Cipayung (yang terdiri atas HMI, GMNI, PMKRI, PMII, dan GMKI).

Pada gerakan reformasi 1998, Jojo menjadi salah satu pemimpin mahasiswa yang berhasil menduduki RRI dan Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Baca juga: Masa Lalu Supriyatno Disorot Imbas Dilaporkan Sugeng Teguh ke KPK Bareng Ganjar, Mendadak Resign

Namanya sempat diisukan oleh lawan politiknya sebagai kaki-tangan LB Moerdani (kelompok kristen/katolik).

Uniknya, isu tersebut justru dilawan balik oleh kawan-kawannya dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) komisariat Surabaya, Jawa Timur.

Jojo juga dikenal sebagai Ketua Presidium KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Jawa Timur sejak tahun 1998.

Kini Jojo masih aktif di lembaga tersebut sebagai Direktur Monitoring KIPP Indonesia (Nasional).

Aktivitasnya di LSM ini sempat membawanya ke Afganistan (tahun 2004 - 2005) sebagai international observer mewakili indonesia untuk kawasan Asia melalui lembaga Anfrel (Asian Network For Free Election) yang berpusat di Bangkok, Thailand.

Selama di Afghanistan, Jojo Rohi ditempatkan di Provinsi yang menjadi kota benteng pertahanan (pusat) Taliban, yaitu Kandahar.

Jojo sempat rajin menulis di beberapa media dan juga sempat menjadi kontributor Jawa Pos saat berpetualang di Afghanistan.

Beberapa Partai yang Serukan Hak Angket

1. PKS

Interupsi pertama disampaikan Anggota DPR Fraksi PKS dari Dapil Kalimantan Timur, Aus Hidayat.

"Saya ingin menyampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR menggunakan Hak Angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024," kata Aus di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (5/3/2024), dikutip dari Tribunnews.

Lebih lanjut Aus mengungkapkan beberapa alasan mengapa DPR harus menggunakan hak angket.

Baca juga: Profil Pondok Nuswantoro yang Kena Imbas Gus Samsudin Ditahan, Kini Sepi Tidak Ada Pasien Berobat

Pertama, lanjut Aus, perlu diingat bahwa Pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia.

"Sebab itu, gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung umum bebas rahasia jujur, dan adil," kata Aus.

Kedua, kata Aus, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, perlu direspon secara bijak dan proporsional.

"Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam UUD dan UU bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan," ucapnya.

2. PKB

Setelah Aus, hak angket disuarakan anggota DPR Luluk Nur hamidah dari PKB.

Luluk mengindahi aspirasi dari para sivitas akademika yang ramai-ramai memperingati soal penghancuran demokrasi.

"Ketika para akademisi para budayawan para profesor, para mahasiswa bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah anaknya kalau lembaga DPR hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu," ujarnya.

Baca juga: Nasib Alumni UB Penerima Beasiswa LPDP Usai Tolak Kerja di Perusahaan Minyak, Prestasinya Melejit

"Hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket."

"Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang serta terang-terangnya sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu," ucapnya.