Kapan Puasa Ramadhan 2024? Ini Jadwal Menurut Pemerintah, Muhammadiyah dan NU

SURYA.CO.ID - Bulan Syaban akan segera berakhir. Tak heran, Umat Islam mulai mencari tahu kapan 1 Ramadhan 2024?

Pada tahun ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan potensi perbedaan 1 Ramadhan 1445 Hijriah di Indonesia.

Hal ini diketahui dari posisi hilal atau Bulan sabit yang menjadi penanda awal bulan Hijriah.

Sebenarnya perbedaan awal Ramadhan sudah biasa terjadi beberapa tahun terakhir.

Menurut laman Kementerian Agama Republik Indonesia, hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam pemahaman nash (dalil) dan metode pengambilan hukum (istinbath).

Baca juga: Susunan Baca Surat Yasin dan Tahlil untuk Dzikir Malam Jumat

Lantas, kapan 1 Ramadhan 2024? Ini jadwalnya menurut pemerintah, Muhammadiyah, dan NU.

1. Pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) baru akan menetapkan awal Ramadhan 1445 Hijriyah saat sidang isbat. 

Adapun Sidang Isbat penetapan awal Ramadhan 1445 H terjadwal pada 10 Maret 2024, di Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Kamaruddin Amin mengatakan, Sidang Isbat akan digelar secara hybrid, daring, dan luring. 

Baca juga: Susunan Surat Yasin dan Tahlil Singkat untuk Ziarah Kubur Sebelum Puasa Ramadhan

"Sidang Isbat ini merupakan salah satu layanan keagamaan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah,” kata Kamaruddin dalam keterangannya, dikutip dari situs Kemenag, Minggu (25/2/2024).

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib menambahkan bahwa Sidang Isbat akan melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama.

Sidang tersebut juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan undangan lainnya.

Kemudian, dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan organisasi massa (ormas) Islam.

"Kami juga mengundang pimpinan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Komisi VIII DPR RI untuk hadir dalam sidang," ujar Adib.