Sosok Jimly Asshiddiqie Sebut Hak Angket Kecurangan Pilpres Hanya Gertak Politik, Ganjar Tak Terima

SURYA.CO.ID - Inilah sosok Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut hak angket kecurangan Pilpres 2024 hanya gertak politik. 

Jimly Asshiddiqie bahkan menyebut hak angket kecurangan Pilpres 2024 sulit direalisasikan. 

Dia beralasan waktu untuk melakukan hak angket itu cukup penjang, sementara pelantikan presiden terpilih hanya menyisakan delapan bulan lagi. 

"Hak angket itu kan, hak interpelasi, hak angket, penyelidikan, ya waktu kita delapan bulan ini sudah enggak sempat lagi, ini cuma gertak-gertak politik saja," kata Jimly saat ditemui di kantor MUI, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Ungkapan Jimly ini langsung ditanggapi Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 yang kali pertama menyerukan tentang hak angket kecurangan Pilpres 2024. 

Baca juga: Sosok Jaswar Koto, Pakar Digital Forensik yang Siap Buka-bukaan dengan DPR jika Hak Angket Jalan

"Ya Pak Jimly boleh berkomentar, dia warga negara kok. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja," kata Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

"Kami tidak pernah tidak serius," tegasnya. 

Ganjar pun meminta, setidaknya DPR RI segera menggelar rapat kerja (Raker) untuk membahas dugaan kecurangan pemilu itu. 

"Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau Raker Komisi II saja deh segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera Raker saja dulu," kata Ganjar. 

Dari raker itu, kata Ganjar, bisa menentukan langkah selanjutnya apakah akan menggunakan hak angket atau opsi lain untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu ini. 

"Minimum Raker, nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket atau yang ke lain."

"Tapi biar saja kemudian, yang punya keinginan untuk angket biar berjalan. Dinamikanya biar berjalan," ujar Ganjar. 

Lebih lanjut, Ganjar memastikan, Fraksi PDIP di DPR setuju soal hak angket.

Sebab, kata Ganjar, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sudah menyatakan siap akan usulan tersebut. 

"Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau Sekjen itu artinya sudah partai ya,” pungkasnya.