Sosok Zarkasih Nur Ketua Majelis Kehormatan PPP yang Sebut Hak Angket Kecurangan Pilpres Tidak Perlu

SURYA.co.id - Inilah sosok Zarkasih Nur, Ketua Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menganggap hak angket kecurangan Pilpres 2024 tidak perlu. 

Pernyataan Zarkasih Nur ini menanggapi wacana hak angket kecurangan Pilpres 2024 yang kali pertama diserukan oleh calon presiden nomor urut 2, Ganjar Pranowo. 

Meski dalam Pilpres 2024, PPP berada di baris parti koalisi pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, namun kali ini Zarkasih Nur berbeda pandangan. 

Zarkasih Nur bahkan meminta seluruh jajaran pengurus dan anggota fraksi PPP di DPR untuk bijaksana dalam menghadapi hak angket kecurangan Pilpres 2024.

Zarkasih Nur khawatir hak angket justru akan memicu perpecahan umat yang akan sangat merugikan bangsa Indonesia.

Baca juga: Belum Diajukan, Hak Angket Kecurangan Pilpres Mulai Gembos, PPP Anggap Tak Perlu, PKB: Ramai di Luar

“Hak angket harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti, kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalau ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya," kata Zarkasih dalam keterangannya, Jumat (23/2/2024).

Baca juga: Beda Ganjar dan Mahfud MD Soal Hak Angket Kecurangan Pilpres, Bendahara Nasdem: Tak Ditentukan Anies

Zarkasih mengimbau jajaran DPP PPP untuk kembali ke khitohnya yakni menjunjung tinggi kepentingan umat dan tentunya meletakan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya.

"Saya menyarankan kawan-kawan di DPR, harus teliti, jernih, jangan sampai terkoyak karena hak angket," pintanya.

Lebih lanjut, Zarkasih berharap agar pemenang pemilu baik pilpres maupun pileg menunjukan sikap ksatria.

Sementara itu, bagi yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat.

"Jangan lupa bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden pada akhirnya adalah kehendak Allah SWT,” pungkasnya.

Menanggapi saran dari Zarkasih Nur, Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhammad Mardiono mengaku bakal menampung saran dari Ketua Majelis Kehormatan PPP tersebut.

Saran itu ditampung sebagai bahan pengambilan keputusan mendatang. Hingga kini PPP masih disibukkan dengan pengawalan suara partai di pemilu.

”(Saran) Majelis kehormatan itu dalam rangka menjaga kehormatan partai dan menjaga soliditas di dalam partai. Memang bertugas melakukan kajian. Kemudian, nanti apa yang menjadi masukan-masukan dari majelis kehormatan akan kami tampung menjadi satu bahan mengambil keputusan,” ujar Mardiono saat dihubungi Kompas dari Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Siapakah Zarkasih Nur?