TPA Terus Ditolak Warga, DLH Bangkalan Pilih Perkuat Pengelolaan Sampah di TPS-TPS Lewat TPS 3R

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Tumpukan sampah akan langsung memenuhi kepala siapa pun yang kelak terpilih menjadi Bupati Bangkalan. Ironis, sampai sekarang Bangkalan selalu gagal mewujudkan tempat pembuangan akhir (TPA) yang representatif sehingga persoalan sampah mencuat saat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), Rabu (21/2/2024).

Selain belum adanya TPA, persoalan sampah di Bangkalan, juga disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberadaan TPA untuk pengelolaan sampah.

Bahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan masih menyewa lahan sebesar Rp 30 juta per bulan untuk menempatkan tumpukan sampah karena belum adanya TPA. Hal itu diakui PJ Bupati Bangkalan, Arief M Edie saat peringatan HPSN bertema ‘Gak Nyampah Gak Susah’ di Pendapa Pratanu Pemkab Bangkalan.

“TPA saat ini masih dibantu sebagian warga Arosbaya, di sana kami menyewa setiap bulan Rp 30 juta. Nanti kalau sudah penuh, kita harus pindah lagi tempatnya, saat ini pemda sudah menyiapkan mesin. Namun komunikasi dengan warga masih kurang, saya harapkan DLH bisa kembali menjelaskan kepada warga sehingga bisa menerima,” ungkap Arief.

Ia menjelaskan, sampah dari rumah tangga ke tempat pembuangan sementara (TPS) merupakan tugas masyarakat. Sementara pemda dalam hal ini DLH Bangkalan bertugas memindahkan sampah dari TPS ke TPA.

Karena itu, Arief berharap masyarakat tetap memberikan akses dan ruang kepada DLH agar bisa membangun tempat atau pabrik dengan harapan bisa melakukan pengelolaan sampah secara maksimal.

“Warga jangan antipasti, masa lalu biar berlalu, kita harus hadapi masa depan. Bagi saya tidak ada masalah, bupati baru yang akan meneruskan ini semua. Karena hari ini kita harus perang melawan sampah, perangi sampah hari ini karena sampah musuh kita semua,” tegas Arief.

Seperti diketahui, persoalan sampah di Bangkalan mengemuka setelah warga tidak puas dan menolak atas pengelolaan sampah. Bahkan lahan TPA milik Pemkab Bangkalan seluas 2,5 hektare di Desa Buluh, Kecamatan Socah disegel warga awal Februari 2020 silam.

Upaya lobi dilakukan Pemkab Bangkalan dengan harapan TPA itu bisa kembali dibuka. Namun DLH Bangkalan yang dinahkodai Anang Yulianto hingga saat ini tidak berhasil meyakinkan warga sekitar TPA Desa Buluh.

Catatan SURYA di tahun 2021, produksi sampah harian rumah tangga dan rumah makan di Bangkalan sudah menyentuh 60 ton per hari. Dengan disegelnya TPA Desa Buluh oleh warga, tumpukan sampah di beberapa sudut Kota Bangkalan mulai menjadi pemandangan mengkhawatirkan.

DLH pun kemudian menempuh langkah jangka pendek, yakni menyewa lahan warga di Desa Bunajih, Kecamatan Labang untuk dijadikan TPA dengan nilai kontrak Rp 400 juta per tahun hingga Maret 2022. Selanjutnya warga menolak untuk memperpanjang masa kontrak.

Terakhir, DLH membuang sampah di kawasan wisata Bukit Jaddih, Desa Parseh, Kecamatan Socah akhir Juli 2023. Setelah sempat berjalan sekitar dua pekan, warga setempat menolak dengan melakukan penghadangan truk-truk pengangkut sampah.

Hingga saat ini, Bangkalan menjadi satu-satunya kabupaten di Pulau Madura yang belum menerapkan sistem Sanitary Landfill. DLH masih menyewa lahan untuk TPA sementara di Kecamatan Arosbaya, sebagaimana disampaikan PJ Bupati Bangkalan, Arief M Edie.

Arief mengajak masyarakat untuk bersama membersihkan lingkungan masing-masing dengan tidak membuang sampah ke tandon-tandon air maupun saluran-saluran air yang membuat mampet dan mengakibatkan banjir.

“Saya yang mensponsori (mensosialisasikan) terus, sekarang tugasnya DLH untuk yakinkan masyarakat. Kalau warga masih menolak terus, ya repot. Kita lupakan masa lalu, kita berjuang untuk masa depan,” pungkas Arief.