Beda Sikap Luhut Pandjaitan Jika Ditunjuk Menteri oleh Prabowo, Kini Dapat Tugas Baru dari Jokowi

SURYA.CO.ID - Jabatan Luhut Binsar Pandjaitan pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, membuat publik bertanya-tanya mengenai tugas utama sang pensiunan Kopassus itu.

Pasalnya, jabatan utama Luhut Pandjaitan di era Jokowi ini sebetulnya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Namun, Luhut Pandjaitan juga kerap ditunjuk oleh Jokowi untuk melakukan tugas lainnya.

Paling baru, Luhut Pandjaitan mendapat mandat dari Jokowi untuk menjadi ketua pengarah pengembangan industri gim.

Melansir Kontan, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional. Beleid tersebut diundangkan pada 12 Februari 2024. 

Dalam pertimbangannya, pemerintah mengatakan, industri gim mempunyai potensi ekonomi yang perlu diperkuat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital. 

Baca juga: Respons Menteri Jokowi yang Disorot di Film Dirty Vote, Yusril Sebut Tak Layak Disebut Dokumenter

Dalam pelaksanaan Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional dibentuk tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional yang beranggotakan kementerian/lembaga. 

Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional terdiri atas pengarah dan pelaksana harian. 

Pasal 2 Perpres nomor 19 tahun 2024 menyatakan percepatan pengembangan industri gim nasional sebagai pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan sektoral dan tindak lanjut program percepatan pengembangan industri gim nasional sesuai dengan kewenangannya sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan. 

Juga bagi pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan program percepatan pengembangan industri gim nasional.

Pasal 5 menyebutkan bahwa Ketua Pengarah adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sedangkan Ketua Pelaksana Harian adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

"Pada tahun 2025, pasar gim di Indonesia diperkirakan mencapai US$ 2.500.000.000 atau setara Rp 36 triliun," dikutip dari Lampiran Perpres nomor 19 tahun 2024, Rabu (14/2).

Dalam tugas barunya, Luhut diminta untuk membuat kelompok kerja sesuai kebutuhan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Ini akan menjadi tugas kesekian yang dipasrahkan ke Luhut Pandjaitan.

Sementara melansir Tribunnewswiki, inilah daftar jabatan yang sedang dan pernah dikerjakan Luhut Pandjaitan selama masa kepemimpinan Jokowi.

Sosok Luhut sangat dipercaya Presiden Jokowi sehingga ia memegang sejumlah jabatan lainnya.

Sebagai Menko Marves saja, Luhut mengkoordinasikan setidaknya 7 Kementerian.

Merujuk Perpres Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, terdapat sederet tugas yang diamanatkan kepada Luhut sebagai Menko Marves.

Baca juga: Tanggapan Para Jenderal yang Disebut Mencla-mencle oleh Ganjar, Wiranto dan Luhut Balas Menohok

Pasal 2 perpres menyebutkan bahwa Kemenko Marves bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Tugas Kemenko Marves itu dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden.

Setidaknya, ada 7 kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Marves.

Tujuh kementerian itu mulai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Di luar itu, Kemenko Marves juga dapat mengoordinasikan instansi lain yang dianggap perlu.

Berikut instansi yang berada di bawah koordinasi Luhut sebagai Menko Marves menurut Pasal 4 Perpres Nomor 92 Tahun 2019:

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Kementerian Perhubungan;

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Jabatan Lainnya

Luhut mengakui bahwa tugasnya di pemerintahan bermacam-macam.

Bulan Juni 2023 lalu, Luhut ditunjuk untuk memimpin satuan tugas percepatan perolehan tanah dan investasi Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Sebelumnya, setidaknya ada 27 penugasan yang pernah Luhut terima dari Presiden Joko Widodo.

Sederet tugas yang diemban Luhut itu misalnya, terkait dukungan Presidensi G20, Sumber Daya Air Nasional, HDCM Indonesia-China, Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dan Food Estate.

Lalu, KTT AIS Forum, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kawasan Rebana dan Jabar Selatan, Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, Maluku Lumbung Ikan Nasional, Kebijakan Satu Peta, Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 15 Danau Prioritas Nasional, Revitalisasi Tambak Udang, dan Pengendalian Program Tol Laut.

Kemudian, PEN-ICRG, Landas Kontinen Indonesia, Blue Infrastructure Terintegrasi, MP Jalan Trans Pulau 3T dan Jalan Tol Nasional, Daerah Aliran Sungai Citarum, Geopark, dan penanganan sampah laut.

Luhut juga ditugasi mengurus percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas, hingga persoalan minyak goreng.

Luhut Tolak Jadi Menteri Jika Ditawai Prabowo Subianto

Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih untuk pensiun dari jabatan publik setelah 2024.

Keputusannya tersebut sesuai dengan permintaan sang istri, Devi Simatupang, yang melarangnya kembali menjadi menteri meskipun presiden selanjutnya, Prabowo Subianto.

"Enggak, istri saya enggak setuju saya menteri lagi," kata dia usai mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) 014 Banjar Pengayehan, Desa Cemangi, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (14/2/2024).

Kendati demikian, Luhut mengaku tidak akan menolak apabila pemerintahan selanjutnya meminta saran darinya.

"Enggak, kalau saya jadi menteri lagi cukuplah sudah. hahaha. Ya kalau beri saran-saran ya (boleh)," kata dia.

Luhut mengatakan memilih mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, karena akan meneruskan program era Presiden Joko Widodo.

Ia menilai program era Jokowi perlu dilanjutkan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia menjelang bonus demografi tahun 2030.

"Saya tahu persis kalau tidak keberlanjutan maka ekonomi kita itu nanti jadi seperti yoyo. Karena ingat bonus demografi kamu itu akan habis pada tahun 2030-an,"

"Jadi kita harus sadar betul itu tidak boleh main-main. Keberlanjutan dari apa yang dibuat pak Jokowi, dan juga tentu ada penyempurnaan sana sini, karena enggak mungkin itu selesai satu presiden, bisa satu dua presiden baru selesai," kata dia.