Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony: Jangan Ada Mafia Tanah di Pemerintah

SURYA.co.id | SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony, mengingatkan jangan sampai ada mafia tanah di institusi pemerintah.

Perkampungan Bendul Merisi Jaya yang kini dihuni ratusan keluarga harus segera dicarikan solusi yang mengutamakan kepentingan warga.

"Bukan atas maunya mafia tanah. Hampir semua urusan tanah selalu tidak mudah dan tidak mau menuruti aturan baku. Ada saja yang dipersulit. Sekali lagi jangan ada mafia tanah di pemerintah," kata AH Thony, Minggu (4/2/2024).

Saat ini, warga kampung Bendul Merisi Jaya sudah membentuk tim penyelesaian status tanah di wilayah tersebut.

Warga lama yang menjadi saksi dan pemegang data atas sejarah tanah di kampung ini menjadi bagian dari tim ini.

Diharapkan status tanah warga bisa segera tuntas.

"Warga juga tetap mau mengganti rugi kepada negara sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemerintah, baik BPN maupun Kementerian pusat, sebaiknya memfasilitasi masyarakat. Sejauh sesuai ketentuan," tandas AH Thony.

Dia menduga persoalan kampung Bendul Merisi Jaya berlarut-larut karena masih ada keengganan pemerintah.

Pemerintah belum totalitas berpihak kepada masyarakat.

Warga sampai ke Kementerian dan Pertamina dalam upaya menyelesaikan persoalan tanah berlarut di Bendul Merisi Jaya.

Warga sudah pernah dipertemukan dengan BPN Surabaya.

Warga kaget, karena mereka disarankan sebagai pemakai lahan dan berlaku sewa.

Situasi ini yang membuat panas warga.

Pimpinan DPRD AH Thony pun meredam dan tetap meminta dilakukan pembicaraan.

Sekitar 800 keluarga di Bendul Merisi Jaya RW 12, Kecamatan Wonocolo, Surabaya resah.