Lebih Nyelekit dari Inul Daratista, Hotman Paris Kritik Pajak Hiburan: Kalau Otak Lo Masih Normal

SURYA.co.id - Pengacara kondang Hotman Paris kembali melontarkan kritikan tajam terkait kenaikan pajak hiburan.

Kritik Hotman Paris ini bahkan lebih nyelekit dari Inul Daratista.

Hotman mengatakan, penerapan pajak hiburan sebesar 40 persen tidak masuk akal lantaran keuntungan pengusaha dalam bisnis tersebut baru sekitar 10 persen.

"Kalau otak lo masih normal, tidak ada perusahaan yang bayar 40 persen dari gross, kenapa kalau untung 10 persen tapi harus bayar 40 persen, itu ada keanehan," ujarnya, Jumat (26/1/2024), melansir dari Kompas.com.

Baca juga: Diprotes Keras Inul Daratista, Ini Aturan Lengkap Pajak Hiburan Jadi 40-75 Persen, Diteken Jokowi

Ia juga menduga pembahasan penerapan pajak hiburan tersebut tidak sampai ke tingkat atas pemerintahan.

Presiden Jokowi, kata dia, bahkan tidak mengetahui penerapan pajak hiburan 40-75 persen tersebut.

"Saya pesankan kepada Bapak Presiden agar memeriksa pejabat terkait yang ikut di DPR untuk menyetujui undang-undang ini, kenapa tidak lapor secara detail kepada Presiden," tuturnya.

Lebih lanjut, Hotman mendorong para kepala daerah untuk menunda penerapan pajak hiburan 40 persen.

Hal tersebut, kata dia, tertuang dalam Pasal 101 Ayat 3 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Pasal 101 ayat 3 yang mengatakan gubernur bupati dan walikota berhak secara jabatan tanpa kami minta, kalau masih ada kesadaran untuk tidak mengikuti 40 persen, tetapi kembali ke tarif lama atau bahkan menghapus itu adalah perintah undang-undang," ucap dia.

Inul Daratista Mengeluh Kenaikan Pajak Hiburan

Sebelumnya, Inul Daratista sempat jadi sorotan karena protes soal kenaikan pajak hiburan, termasuk karaoke.

Menurut Inul Daratista, kebijakan pajak naik membuat bisnisnya makin sepi pengunjung dan karyawan berkurang.

Inul Daratista mengaku bisnis karaoke Inul Vizta bisa amblas gegara kenaikan pajak sebesar 40-75 persen.

Setelah protes, istri Adam Suseno itu malah dihujat karena pernah mempromosikan Omnibus Law/Undang-Undang Cipta Kerja yang mengusung kebijakan pajak besar karaoke tersebut.