FAKTA Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran: Menko Perekonomian Bantah, Cak Imin Singgung Etika Lagi

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud bakal mendalami dugaan politisasi beras bulog untuk bantuan sosial (bansos) yang ditempeli stiker pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis (25/1/2024).

"Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu, kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu," kata Todung, di Jakarta Pusat, Kamis ini.

"Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini," ucapnya.

Todung mengatakan, bansos sejatinya memang program pemerintah yang anggarannya sudah diatur dalam APBN. Sehingga, sudah seyogyannya bansos menjadi program milik pemerintah. 

"Tidak menjadi milik salah satu paslon," ujarnya.

3. Gibran Urus

Calon Wakil Presiden Nomor urut tiga Gibran Rakabuming Raka akan menindaklanjuti terkait adanya beras Bulog berstiker dirinya dan Prabowo Subianto.

"Stiker Beras Bulog dengan stiker Prabowo-Gibran, dimana itu? Tempatnya dimana? Saya urus, saya cari ya, kan gak boleh bagi beras, akan saya tindaklanjuti, saya kasih tau, nanti saya cari," kata Gibran setelah menghadiri konser rakyat PRABU di De Tjolomadoe, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (26/1/2024).

4. Timnas AMIN Geram

Timnas AMIN (Anies-Muhaimin) geram dugaan beredarnya beras bulog untuk bantuan sosial (bansos) yang ditempeli stiker pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo-Gibran.

Jubir Timnas AMIN Iwan Tarigan, mendesak pihak Bawaslu menindak tegas dugaan pelanggaran tersebut.

"Kami meminta kepada Bawaslu untuk melakukan penegakan hukum secara tegas karena Paslon 02 sudah melakukan pelanggaran berat," kata Iwan kepada wartawan, Jumat (26/1/2024).

Iwan menegaskan, bahwa anggaran bansos bersumber dari APBN, dan bukan dari pribadi atau kelompok tertentu.

Sebab itu menurutnya, apabila bansos digunakan sebagai alat untuk menjanjikan atau memberikan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung, maka dapat dikualifikasi sebagai politik uang.