Pilpres 2024

REAKSI Jokowi soal Debat Capres Ketiga Ditanggapi Kubu Anies-Cak Imin, Singgung soal Netralitas

Mengenai gelaran Debat Capres 2024 ketiga yang digelar, Minggu (7/1/2023) malam, di Istora Senayan Jakarta, Presiden Joko Widodo memberikan reaksinya.

Penulis: Akira Tandika Paramitaningtyas | Editor: Musahadah
Kolase Surya.co.id
Kubu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar memberikan tanggapan soal reaksi Jokowi terhadap Debat Capres 2024. 

"Saya malah agak terkejut Pak Presiden kok berkomentar soal debat ya? Jadi saya tidak mau berkomentar terlalu banyak dah, biar publik aja nanti yang menilai," kata Anies di Gorontalo, Senin (8/1/2024).

Baca juga: Survei Elektabilitas Capres 2024: Prabowo-Gibran Tertinggi di Jatim, Paslon 3 Unggul di Lembaga ini

Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengikuti jalan sehat di GOR Kaliwates Jember pekan lalu.
Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengikuti jalan sehat di GOR Kaliwates Jember pekan lalu. (surya/imam nawawi)

Anies hanya membantah pandangan Jokowi yang menilai perdebatan malam itu disebut banyak menyerang pribadi capres lain.

Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, hal yang dibahas adalah kebijakan yang dilakukan Menteri Pertahanan, bukan menyerang sosok Prabowo.

"Malah aneh kalau dipandang sebagai personal, ini sama sekali tidak ada yang personal, semuanya adalah tentang kebijakan. Bisa direview ulang kok apa yang kemarin dibahas," imbuhnya.

Sementara itu, Muhaimin Iskandar mempertanyakan netralitas presiden setelah adanya pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Cak Imin menanggapi pertemuan Presiden dengan beberapa Menteri pendukung calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.

“Kalau terjadi ketidaknetralan di situ, tanda-tanda bahaya bagi pemilu kita,” kata Cak Imin saat ditemui usai menghadiri acara sholawat kebangsaan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hamid Cintamulya, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (8/1/2024) malam.

Meskipun demikian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak mempermasalahkan pertemuan antara presiden dan menteri-menterinya.

Namun, yang jadi catatan adalah presiden harus bisa memastikan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di bawah presiden termasuk kepala daerah bisa bersikap netral.

Termasuk, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Netralitas presiden bukan diukur dari pertemuan atau tidak, netralitas presiden itu diukur dari apakah aparat kepolisian netral, apakah KPU netral, apakah TNI netral, apakah ASN netral, apakah kepala daerah netral, di situlah diujinya kepemimpinan seorang presiden,“ tutur Cak Imin.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved