Cak Eri Tegaskan SD dan SMP Negeri di Surabaya Tak Ada Tarikan "Sukarela", Ada Sanksi Bagi Kepsek

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (Cak Eri) tegas melarang sekolah maupun komite sekolah meminta pungutan kepada wali murid. Apalagi, memasuki semester 2 tahun ajaran 2022/2023 mendatang.

Wali Kota Cak Eri mengungkapkan, masih sering mendengar berbagai pungutan yang dilakukan sekolah negeri dengan berbagai alasan.

Berdasarkan laporan yang ia terima, pungutan tersebut ada yang mengatasnamakan dewan komite sekolah.

"Misalnya, ada (permintaan) sumbangan sukarela yang diminta sekolah atas persetujuan komite. Saya sudah sampaikan, bahwa di Surabaya tidak ada (penarikan) anggaran itu, apa pun. Baik tarikan secara sukarela maupun tidak, ya jangan!," kata Cak Eri, Rabu (27/12/2023).

"Sekali lagi, tidak alasan apapun untuk meminta kepada murid. Namun, kalau punya rejeki (orang mampu), silakan taruh (memberikan) ke sekolah untuk kepentingan bersama," tegasnya.

Cak Eri mengkhawatirkan, tarikan sukarela ini akan memberatkan wali murid yang kurang mampu.

Menurutnya, alangkah lebih baik apabila para wali murid yang masuk kategori mampu justru memberikan bantuan kepada yang kurang mampu.

"Khoirunnas anfauhum linnas. Ayo menyumbang. (Wali murid) yang mampu silakan urunan. Jangan membebankan pada (sumbangan) sukarela," ucap Cak Eri sembari mengutip hadis tentang kewajiban memberikan kemanfaatan terhadap orang lain.

Permintaan sumbangan yang membebani orang tua wali murid kurang mampu, justru akan menimbulkan masalah baru. Di antaranya, perilaku bullying bagi siswa yang belum membayar.

"Yang nggak nyumbang, nanti diilokne (yang nggak nyumbang, nanti dihina). Yang seperti ini ada Surabaya. Saya sudah sampaikan ini kepada guru," tutur Cak Eri.

Sehingga, Cak Eri berpesan kepada guru maupun kepala sekolah (kepsek) untuk mengedepankan budi pekerti, budaya tolong menolong, dan tenggang rasa.

"Guru menjaga marwahnya pendidikan. Para guru ini yang akan melahirkan pemimpin berkarakter di masa depan. Sehingga, jangan ada menimbulkan persaingan antar siswa," Cak Eri kembali menegaskan.

Ia mencontohkan model tarikan lain yang dilakukan sekolah. Misalnya, permintaan pembayaran untuk kebutuhan wisuda siswa.

Cak Eri yang merupakan ayah dari dua anak ini bercerita, di sekolah anaknya menyiasati hal ini dengan iuran sesama orang mampu.

"Sing mampu, urunan (yang mampu, iuran). Sehingga, tidak ada satu pun yang dikeluarkan (kurang mampu)," paparnya.

Ke depan, apabila pihaknya menemukan kasus serupa, maka pihaknya akan memberikan sanksi kepada sekolah.

"Kepala sekolah akan langsung kami copot," tutup Cak Eri.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh menegaskan, telah meminta sekolah untuk mengutamakan pendidikan kepada anak berbasis karakter.

"Musyawarah program harus melibatkan orang tua. Si anak bisa tetap belajar," kata Yusuf dikonfirmasi terpisah.

Wali murid bisa melaporkan kepada pihaknya, lanjut Yusuf, apabila menemukan permintaan pungutan dari sekolah.

"Biasanya, waktu wisuda," ucapnya.

Menurut Yusuf, kepala sekolah wajib mengukur kemampuan wali murid. Terutama, dengan mengutamakan dampak kemanfaatan untuk siswa.
"Sebaiknya, menanamkan nilai-nilai sejak dini agar anak ini berprestasi," tandasnya.