Antre SKCK 4 Jam di Polrestabes Surabaya, Warga Ingin Pelayanan Seperti SIM Corner yang ada di Mall

SURYA.co.id | SURABAYA - Antrean panjang pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polrestabes Surabaya pada Kamis (21/12/2023), menjadi sorotan masyarakat.

Banyak yang mengharapkan Polrestabes Surabaya agar membuka layanan pembuatan SKCK di beberapa lokasi.

Hal itu diutarakan Riza Taufani yang merasakan pengalaman demi mendapat SKCK harus membutuhkan waktu berjam-jam.

"Datang ke Polrestabes Surabaya pukul 7.30 pagi, baru akhirnya menerima SKCK pada pukul 2 siang. Saya harap Polrestabes Surabaya bisa membuka layanan SKCK mirip dengan SIM Corner yang ada di mall-mall," ucapnya.

Baca juga: Musim Pengangkatan PPPK, Panjang Antrean Pemohon SKCK di Polrestabes Surabaya Sampai ke Jalan

Menurutnya inovasi tersebut sangat penting, sebab sampai sekarang perusahaan swasta maupun BUMN dalam merekrut pekerja mewajibkan pelamar mempunyai SKCK.

SKCK sendiri diperlukan untuk membuktikan bahwa pelamar bersih dari catatan kriminal.

Untuk memverifikasi data tersebut sidik jari pemohon SKCK harus direkam, hingga verifikasi wajah.

Menurut Riza semua proses itu agar aman, sebaiknya tetap dilakukan secara offline (di hadapan petugas kepolisian), namun tempat layanan sudah semustinya diperbanyak.

"Atau paling tidak dibuatkan gedung terpisah di sekitaran Polrestabes Surabaya. Ketika Polrestabes Surabaya ada kegiatan seremonial semacam serah terima jabatan dan kebetulan menggunakan halaman sebagai lokasi acara, layanan SKCK tetap bisa terlayani dengan baik," imbuhnya.

Nabil Farhano (33) warga asal Tambaksari membenarkan pendapat Riza.

Nabil mengomentari demi bisa mendapat SKCK rasanya seperti mandi keringat.

Komentar pedas itu tidak lepas dari pengalamanya saat membuat SKCK di Polrestabes Surabaya bersamaan dengan ratusan tenaga PPPK sedang mengurus berkas yang sama.

"Saking banyaknya yang antre dan panas. Jadi gak salah kalau kegerahan itu, saya ibaratkan kayak mandi keringat," ucap Nabil.

Nabil bukan menyalahkan rombongan PPPK tersebut.

Hanya saja dia bertanya-bertanya mengapa setiap kali ada warga biasa ingin melamar pekerjaan di perusahaan swasta/BUMN harus memiliki SKCK.