Janji Anies Baswedan ke Prabowo Diungkit Lagi Setelah Debat Panas Capres 2024, Begini Jawabannya

SURYA.CO.ID - Janji capres nomor urut satu, Anies Baswedan ke capres nomor 2, Prabowo Subianto kembali diungkit setelah debat capres 2024 pada Selasa (12/12/2023) yang berlangsung panas. 

Sebelumnya, Anies pernah menyatakan tak akan maju sebagai capres ketika Prabowo mengikuti kontestasi pemilihan presiden (pilpres).

Momen itu terjadi pada 2019, saat itu Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Janji Anies ke Prabowo kembali ditanyakan dalam forum “Tanyo Bang Anies” di Jambi dikutip dari YouTube resmi Anies Baswedan, Kamis (14/12/2023). 

Dalam forum tersebut ada peserta yang menanyakan pada Anies soal janjinya itu.

Baca juga: Motif Anies Baswedan Bawa Ayah Harun Al Rasyid dan Catut Nama Prabowo di Debat Capres, TKN Bereaksi

“Jadi pada waktu itu selesai Pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta lima tahun,” ucap Anies. 

Penanya juga mempertanyakan alasan Anies mengikuti Pilpres 2024 dan bersaing dengan Prabowo.

Ia menjelaskan di tahun 2019 tetap menjaga komitmen itu dan tak maju sebagai poros ketiga.

Meskipun, lanjut Anies, saat itu ada tiga partai politik (parpol) yang juga meminangnya untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres).

“Saya diminta untuk menjadi cawapres, diminta. Ada saksinya di situ dan saya katakan tidak,” sebutnya.

“Kenapa? Karena saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi di Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019,” papar dia.

Meski begitu, Anies menekankan bahwa janji itu sudah dituntaskan bersamaan dengan selesai tugasnya di DKI Jakarta 2022 lalu.

Maka, ia menegaskan, tak ada keharusan untuk memenuhi janji tersebut di Pilpres 2024.

“Ketika saya sudah tuntas di Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apa pun juga,” imbuh dia.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies maju bersama Sandiaga Uno didukung Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Anies memenangkan Pilkada DKI. Lawannya ketika itu adalah Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. 

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade membenarkan Ketua Umum Prabowo Subianto dan Anies Baswedan memiliki perjanjian politik terkait dengan pilpres.

Menurut dia, perjanjian itu ditandatangani di atas materai oleh tiga pihak, yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno.

"Kami sampaikan, perjanjian itu ada, termasuk yang disampaikan Bang Sandi waktu keluar dari Istana soal perjanjian itu. Bang Sandi merasa itu masih berlaku sampai sekarang," katanya, dikutip dari YouTube KompasTv, Rabu (1/2).

Andre menuturkan, perjanjian tersebut tak mengikat secara hukum, tetapi mengikat secara moral dan etika.

"Ini perjanjian yang mungkin tidak mengikat secara hukum, karena perjanjian ini antara tiga orang, dan ditandatangani di atas materai, tapi mungkin saja ini mengikat secara moral dan etika," ucapnya.

"Kembali soal etika dan moral, seorang pemimpin apakah bisa dipegang kata-katanya atau tidak, biarlah itu masyarakat yang menilai," sambungnya.

Meski demikian, Andre menegaskan, Gerindra tak suka mengungkit-ungkit masa lalu. Hal itu juga senada dengan pesan yang disampaikan Prabowo Subianto kepada para kadernya.

"Kami dari Partai Gerindra tidak mau mengungkit-ungkit hal yang lalu. Karena Pak Prabowo sudah menyampaikan pada kami, tidak usah kita ungkit-ungkit jasa masa lalu," tuturnya.

Andre menyebut, partainya saat ini hanya fokus pada untuk memenangkan Prabowo sebagai capres di pilpres 2024. "Fokus kami sekarang bagaimana kami memenangkan Prabowo," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan Ketua Umum Prabowo Subianto dan Anies Baswedan memiliki janji soal pilpres. Namun, janji tersebut bersifat internal, dan tak bisa dikonsumsi publik.

"Jadi kalau ditanya apakah ada perjanjian? Ada. Tetapi isinya apa, ya kami enggak mau buka, karena itu bukan konsumsi publik," tukasnya.

Dasco menyatakan, pihaknya sedari awal memastikan tak akan membuka perihal isi perjanjian tersebut. Ia menyebut, pihaknya akan membocorkan isi perjanjian tersebut tergantung dinamika ke depan.

"Nanti di kesempatan lain, ya lihat perkembangan-lah nanti apakah kami kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana," ungkapnya.

Dasco menuturkan, perjanjian itu ditulis Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. "Yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Fadli, barangnya sekarang ada di saya," imbuhnya.

Seperti diketahui, perjanjian itu pertama kali diungkap Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, saat menjadi tamu YouTube Akbar Faisal, pekan lalu.

Perjanjian politik itu disebut-sebut terjadi ketika Anies akan maju pilkada DKI Jakarta 2017, di mana saat itu ia diusung PKS dan Partai Gerindra.

Perjanjian itu kabarnya berisi kesepakatan antara Prabowo Subianto dan Anies soal pilpres.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut tidak akan maju sebagai capres apabila Prabowo ikut dalam kontestasi pilpres. 

Anies Singgung Soal Harun Al Rasyid

Dalam debat capres, Anies juga menyinggung soal Harun Al Rasyid. 

Anies Baswedan menyebut Harun Al Rasyid adalah pendukung Prabowo Subianto saat Pilpres 2023 yang tewas dalam kerusuhan 22 Mei 2019 di kawasan Slipi, Jawa Barat.

Tak hanya menyebut nama Harun Al Rasyid, Anies juga membawa serta ayah Harun, Didin Wahyudin.

Menurut Anies, Harun tewas saat menuntut keadilan terkait protes hasil Pemilu.

"Tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini, ayahnya Harun Al Rasyid. Harun adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019, yang menuntut keadilan saat itu, protes hasil Pemilu," kata Anies. 

Baca juga: Sosok Harun Al Rasyid, Korban Tewas Kerusuhan 22 Mei 2019 yang Disinggung Anies saat Debat Pilpres

Aksi Anies membawa ayah Harun ini disinyalir sebagai senjata untuk menyerang capres nomor urut dua Prabowo Subianto, yang kini justru berkoalisi dengan Jokowi setelah pilpres 2019. 

Terkait hal ini, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menyatakan tidak merasa diserang dengan aksi Anies tersebut. 

Dikatakan Nusron, sejatinya penanganan masalah terhadap kasus tewasnya Harun Al Rasyid adalah tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Prabowo Subianto.

Nusron juga menyatakan, pihaknya selama ini tidak pernah meninggalkan perkara tersebut termasuk keluarga dari Harun.

"Jadi kami tidak merasa diserang, kami tidak merasa risau, kami tidak merasa meninggalkan yang bersangkutan karena tindakan penyelesaian masalah itu bukan tanggung jawabnya Pak Prabowo secara pribadi, tapi tanggung jawabnya negara," kata Nusron, Selasa (12/12/2023).

"Kalau ada tindakan-tindakan semacam itu. Jadi kami tidak pernah merasakan itu," sambung dia.

Ketua DPP Partai Golkar itu lantas menyatakan, jika dalam persoalan ini yang difokuskan adalah perihal HAM, kubu nomor urut 2 kata dia, sudah memberikan adanya bukti persatuan.

Dimana, dalam kubu Prabowo-Gibran sendiri kata Nusron, sudah tergabung beberapa orang aktivis, termasuk mantan aktivis 98 maupun aktivis HAM.

Menurut Nusron, dengan gabungnya beberapa nama aktivis di TKN Prabowo-Gibran itu telah menunjukkan adanya kebersamaan orang yang terlibat di masa lampau.

Hal itu penting disampaikan menurut dia, demi tercapainya suatu persatuan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Disinggung soal Janji Tak Akan Hadapi Prabowo dalam Pilpres, Anies: Saya Komitmen di DKI"