Sikap Kaesang Setelah Dikritik saat Dialog dengan Ormas di Lamongan

"Cuma karena kan balik lagi, saya perlu restu dari istri saya yang memang salah satunya belum bisa saya dapatkan waktu itu dan kedua adalah kenapa restu itu tidak keluar," ungkapnya.

Karena istri bilang dirinya masih ada tanggung jawab dengan perusahaan.

"Kan saya kan juga ada investor yang di mana saya punya tanggung jawab ke investor," paparnya.

Ketika tanggung jawabnya sudah selesai dengan investor, ia langsung kembali lagi meminta restu kepada istri.

" Alhamdulillah akhirnya direstuin walaupun memang dengan beberapa syarat yang dikasih langsung oleh istri saya," ujarnya.

Orang menilai, hanya dua hari menjadi ketua umum, Kaesang tidak mempermasalahkan, sebab yang penting adalah baginya di internal di PSI
bisa memberikan efek yang baik buat teman-teman di PSI.

"Alhamdulillah mendukung saya semua dari DPD dan DPW jadi fokus saya, saya mau buktikan kepada teman-teman yang di internal PSI bisa memberikan efek yang baik buat teman-teman di PSI," katanya.

Lainnya, Kaesang juga merespon dengan apa yang disampaikan, Koordinator Bala Joko Wi, Miftahul Gono, soal sulitnya para pesanggem petani hutan untuk mengakses pupuk bersubsidi.

" Ada 7. 200 KK yang mendapat garapan 2.449 hektare," kata Miftahul Gono.

Kaesang mengaku akan merumuskan, memformulasikan bagaimana bisa pupuk ini bisa tersedia dan bisa dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Kaesang juga menerim keluhan serupa katikan di Pontianak. Menurutnya, pupuk subsidi itu 1/5 lebih efektif dari. pada pupuk yang biasa, jadi sama aja di subsidi tapi perlu beli 5 kali.

"Supaya sama efektifnya dengan pupuk yang ada yang non subsidi lebih baik lagi. Saya belum bisa menjawab secara konkrit karena kami masih memformulasikan agar pupuk itu dapat diakses oleh seluruh masyarakat," katanya.

Budi Harmoko dari LDII, menanyakan kongkritnya yang diberikan PSI kepada bangsa. Apa PSI itu nanti bisa betul-betul bersih anti korupsi sedangkan belum ada perwakilan di DPR RI.

"Masyarakat yakin kok PSI bisa nggak korupsi, karena nggak ada di DPR RI kami sudah ada di DPRD tingkat provinsi dan kota sudah ada," ungkapnya.

Di Surabaya ada satu fraksi ada 4 kursi, di provinsi-provinsi ada berapa. Di Jakarta punya 8, di NTT 11, di Papua 14 dan Alhamdulillah selama 5 tahun dari 2019 tidak ada yang korupsi sama sekali.