Biaya Haji 2024 Bukan Rp 93 Juta Tapi Rp 37 Juta, Ditopang dari Nilai Manfaat Pengelolaan Dana Haji

SURYA.co.id | SURABAYA - Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 memang diputuskan Rp 93,4 juta untuk setiap jemaah haji.

Namun, jumlah biaya haji itu akan ditopang atau disubsidi dengan nilai manfaat pengelolaan dana haji sebesar Rp 37 juta.

Dengan demikian, setiap calon jemaah haji 2024 hanya membayar Rp 56 juta.

"Artinya, setiap calon jemaah haji 2024 besok cukup menggenapinya sekitar Rp 31 juta untuk pelunasan. Sebab jemaah sudah punya dana setoran awal atau pendaftaran haji Rp 25 juta," terang Kabid Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah Kemenag Jatim, Abdul Haris, Rabu (29/11/2023).

Saat ini, besaran biaya haji 2024 sempat menyita perhatian masyarakat.

Banyak yang mengira bahwa untuk bisa berangkat atau terbang ke tanah suci biayanya Rp 93,4 juta.

Berarti dana setoran awal Rp 25 juta harus ditambah Rp 69 juta.

Saat ini, persiapan dini sudah dilakukan Kemenag, termasuk Kemenag Jatim.

Bahkan kemarin Komisi VIII DPR RI berkunjung khusus ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Pimpinan rombongan, Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik menjelaskan mengecek  persiapan dini haji di Jawa Timur.

Berdasarkan hasil rapat kerja antara Menag dan jajarannya dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan disepakati besaran BPIH untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp 93.410.286.

"BPIH tahun 1445 H/ 2024 M sebesar Rp 93.410.286. Biaya ini terdiri dari Bipih yang harus dibayar rata-rata per jemaah sebesar Rp 56.046.172 atau 60 persen, dan penggunaan nilai manfaat per jemaah sebesar Rp 37.364.114 atau 40 % ," ungkap Moekhlas Sidik.

Untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M, Kemenag Jatim dan Embarkasi Surabaya sudah siap untuk mensukseskan kegiatan nasional dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji.

Persiapan yang telah dilakukan di antaranya adalah verifikasi dan validasi data jemaah haji berhak lunas tahun 2024.

Pembinaan terhadap KBIHU terkait pemberian layanan kepada jemaah haji, koordinasi dengan Pemkab/Pemkot se-Jawa Timur, utamanya layanan transportasi jemaah dari daerah ke embarkasi sekaligus anggaran petugas haji daerah, serta proses pelimpahan porsi jemaah wafat yang diestimasikan berangkat tahun 2024.