Guru Besar Politik FISIP Unair Ramlan Surbakti Soroti 4 Hal Jelang Pilpres 2024

SURYA.CO.ID - Guru besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Ramlan Surbakti menyoroti beberapa hal yang terjadi jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. 

Hal tersebut Ramlan sampaikan saat menjadi narasumber pada seminar nasional bertajuk "Regresi Demokrasi di Indonesia (?)" yang diselenggarakan di Ruang Adi Sukadana FISIP, Kamis (23/11/2023). 

Ramlan menjadi narasumber pada sesi pertama sub-tema "Tata Kelola Pemilu".

Di awal pemaparannya, Ramlan menyinggung dinamika dalam tata kelola pemilu dan realitas politik dalam dinamika demokrasi saat ini. 

Ia kemudian memberikan pandangan mengenai urgensi dari penegakan integritas penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu.  

Setidaknya ada empat hal yang menjadi sorotan Ramlan, di antaranya KPU yang tidak melaksanakan putusan MK dalam kaitannya dengan mekanisme dan penentuan daerah pemilihan (Dapil), persoalan politik dinasti yang ada di berbagai level di Indonesia.

Terpilihnya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berselang dua hari setelah bergabung.

Serta pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. 

“Peristiwa ini harus jadi lesson learn bagi kita semua," kata Ramlan. 

Sementara narasumber kedua pada sesi pertama ini, Ikrar Nusa Bhakti, memaparkan materi To be or not to be: Mengembalikan Demokrasi ke Relnya vs Politik Dinasti”

Dalam konteks aktual politik di Indonesia, Ikrar mengkritisi secara tajam terkait model partisipasi anak muda dalam politik. 

Di sesi kedua, juga terdapat dua narasumber yakni Romo Antonius Benny Susetyo dan Airlangga Pribadi Kusman, yang memaparkan soal Regresi Demokrasi.

Romo Antonius mengawali pemaparan dengan mengungkapkan realitas politik yang dihadapi di Indonesia. 

Sementara Airlangga Pribadi Kusman menjelaskan materi yang tak jauh berbeda, yakni realitas problematika demokrasi yang dihadapi di Indonesia