Penerimaan Guru PPPK Minim, Sekolah Masih Kekurangan Guru

SURYA.co.id | SURABAYA – Posisi guru honorer di sekolah kini mulai digantikan dengan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) yang telah melewati rangkaian seleksi sejak tahun 2021.

Berdasarkan data Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan (GTK Dindik Jatim) guru ASN PPPK sejak tahun 2021 di Jawa Timur berjumlah 11. 553 guru.

Dengan Rincian PPPK tahap 1 berdasarkan pemberkasan terdapat  5.316 guru,PPPK tahap 2 berdasarkan pemberkasan 3.790 guru dan PPPK tahap 3 berdasarkan pemberkasan SSCASN sebanyak 2.447 guru, dan masih ada 6. 653 guru tidak tetap (GTT) yang belum diangkat menjadi ASN.

Padahal Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) pada Kamis, (9/11/2023) mengungkapkan upaya menuntaskan permasalahan kejelasan status dan kesejahteraan guru-guru honorer menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang capaiannya terus ditingkatkan.

Kemendikbud berharap hingga nanti tahun 2024, guru honorer dapat terangkat menjadi ASN semua.

Sementara itu, di tingkat lembaga pendidikan juga belum bisa melepaskan tenaga honorer karena belum banyak guru PPPK yang diterima sekolah.

Seperti yang diungkapkan Kepala SMKN 2 Surabaya, Bambang Poerwowidiantoro yang khawatir kekurangan guru karena belum menerima penambahan alokasi PPPK.

Sementara di tahun 2025 banyak guru di sekolahnya yang akan memasuki usia pensiun.

“Yang jelas 2025 banyak yang pensiun. Ada delapan guru yang akan pensiun. Takutnya ndak ada pengangkatan lagi. Solusinya ini kita belum tahu. Karena mengangkat GTT juga tidak boleh. Harus melalui SK gubernur,” ungkap Bambang.

Guru yang pensiun ini, dikatakan Bambang meliputi guru produktif maupun non produktif.

Pihak sekolah tentunya akan kesulitan mencari guru pengganti, khususnya guru produktif.

“Bulan ini, ada guru Teknik Mesin dan guru Teknik Sepeda Motor yang pensiun. Ini sulit nyarinya, jadi kami masih menambah jam-jam guru yang pensiun.

Pentingnya guru produktif ini tak lepas dari materi ketrampilan yang mereka ajarkan.

Misalkan pihak sekolah memakai guru dari industri juga harus menyesuaikan dengan jam yang disediakan industry yang kadang tidak sesuai dengan jam belajar siswa.

Hal senada diungkapkan Kepala SMAN 10 Surabaya, Budi Santoso mengungkapkan di sekolahnya juga masih menunggu penyediaan guru PPPK.

Apalagi beberapa guru di sekolahnya sudah memasuki usia pensiun tahun ini, seperti guru mata pelajaran Biologi, PKN dan Matematika.

“Sejauh ini sudah diatur GTK untuk pengisian atau pengajuan data, sehingga kemarin kami meminta arahan cabdin (cabang dinas). Kebutuhan guru kami jam-jamnya lebih dari 30 jam,” ujar Budi.

Kebutuhan guru ini dikatakan Budi memang perlu penataan.

Pasalnya, beberapa mata Pelajaran saat ini belum terisi, sementara beberapa Pelajaran juga mengalami kelebihan pengajar, seperti untuk guru Bahasa Inggris dan Kimia yang terlalu banyak.

“Beberapa mata Pelajaran yang sempat kososng sudah terisi PPPK tahap pertama, seperti pelajaran Olahraga,  Agama, Bahasa Jawa, dan BK. Mudah-mudahan yang kosong lainnya bisa terisi dari PPPK tahap dua,” tegasnya.

Ia pun menyiasati kekurangan guru dengan menambah jam mengajar guru mapel yang masih ada di sekolah hingga 37.5 jam.

Hal ini dilakukan agar tidak ada guru yang mengajar lintas mata pelajaran untuk mengisi pelajaran yang kekurangan guru.

Kepala SMAN 14 Surabaya, Abdul Razzaq Thahir, mengungkapkan seluruh GTT di sekolahnya sudah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pada GTT ini merupakan guru yang sudah lama mengabdi di SMAN 14 Surabaya, sehingga masih dipertahankan oleh sekolah.

“Memang tidak boleh mengangkat guru honorer baru, tetapi masih memberdayakan guru honorer yang sudah lama. Makanya mereka bisa masuk dapodik satu bulan lalu, setelah lama tidak bisa masuk dapodik,” imbuh Abdul.

Dikatakan Reza, sapaan akrabnya, selama ini pihak sekolah selalu memberikan data kebutuhan guru yang bisa diisi ASN setiap ada pendataan dari Dinas Pendidikan.

Hanya saja hingga saat ini memang belum ada penyaluran ASN PPPK ke sekolahnya.

“Kalau kemarin, ada satu guru kami yang berhasil masuk seleksi PPPK dan sekarang masih mengajar di sekolah kami. Sebenarnya setiap tahun kami mengajukan PPPK ketika diminta. Seandainya kami dapat ASN kami tidak perlu gaji, sehingga jika ada himbauan ya kami usulkan,” pungkasnya.