Kapolda Jatim Tegaskan Polri Netral saat Pemilu 2024 : Saya dan Pangdam Brawijaya Tegas Sikap Netral

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto berharap masyarakat tak perlu meragukan netralitas Polri dan TNI dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Pihaknya secara tegas bahwa Polri selaras dengan arahan Presiden dan Kapolri, untuk tetap netral ditengah kontestasi politik yang berlangsung pada 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Irjen Pol Imam Sugianto seusai memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Mapolda Jatim, pada Selasa (21/11/2023).

"Kita sudah tegas, (dengan) Pak Pangdam kita sudah wes gak usah diragukan lagi, kalau masalah netralitas. Pak Pangdam, tegas. Pak Presiden, Panglima, Kapolri, sudah mengatakan kita harus netral," ujarnya, di samping Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf yang sebelumnya turut dalam apel tersebut.

Bahkan, dalam pelaksanaan Pemilu 2024, pihaknya bertanggungjawab mengawal keamanan dan ketertiban pelaksanaan kontasi pesta demokrasi pada Pemilu 2024 mendatang.

"Semua kita kawal mudah mudahan kontestasi pesta Demokrasi 2024 ini, khususnya jatim berjalan aman," kata mantan Kasat Intelkam Polwiltabes Surabaya itu.

Ia sangat berharap pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun depan dapat berjalan maksimal dan mampu memfasilitasi seluruh aspirasi masyarakat Indonesia, khususnya warga Jatim.

"Semua masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya dengan baik dengan tenang, tanpa tekanan. Itu tugas kita mengawal ini," pungkas mantan Kapolresta Surabaya Timur itu.

Diberitakan sebelumnya, dikutip dari Kompas.TV, Mabes Polri mengancam bakal menindak tegas apabila ada anggota kepolisian yang melanggar peraturan karena melakukan politik praktis dalam Pemilu 2024.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Brigjen Ahmad Ramadhan menegaskan bahwa Polri netral dalam setiap kontestasi Pemilu 2024.

"Bila terdapat anggota Polri yang melanggar akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Brigjen Pol Ramadhan di Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Jenderal polisi bintang satu ini menjelaskan netralitas Polri diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

Brigjen Pol Ramadhan menambahkan, sesuai arahan pimpinan Polri agar tetap menjaga netralitas anggotanya. Sanksi tegas menanti bagi personel yang melanggar aturan.

Ia pun menyebut, Polri secara intensif melakukan sosialisasi kepada personel melalui berbagai platform media sosial yang dimiliki guna terhindar dari sikap tidak netral.

Misalnya, kata dia, seperti cara berfoto agar tidak menampilkan pose yang menunjukkan simbol-simbol peserta pemilu seperti nomor urut dan sebagainya.

"Hal tersebut dilaksanakan untuk memberikan jaminan pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat,” tandas dia.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA