Operasi Pasar Dinilai Kebijakan Jangka Pendek, Pengamat Sarankan Pemkab Madiun Cek Rantai Pasok

SURYA.CO.ID, Madiun - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun Dr. Anggita Langgeng Wijaya, M.Si., Ak., C.A, menilai, kebijakan Pemkab Madiun rutin melakukan Operasi Pasar Murah di seluruh tempat, menjadi salah satu solusi, dalam mengatasi tingkat inflasi, stabilitas harga bahan pokok, dan pertumbuhan ekonomi.

Hanya saja Langgeng juga menuturkan, upaya tersebut hanya bersifat jangka pendek. Serta belum membantu masyarakat secara signifikan.

"Operasi Pasar Murah, menjadi salah satu kebijakan yang baik. Apalagi digelar di sasaran lokasinya di seluruh desa dan kecamatan, yang terdapat keluarga berisiko stunting, masyarakat miskin, masyarakat berpenghasilan rendah, serta warga yang membutuhkan," ujar Langgeng, Jumat (3/11/2023).

Dirinya berpendapat, supaya dapat membantu masyarakat dalam jangka panjang, Pemkab Madiun harus memetakan rantai pasok, atau Supply Chain, bahan pokok. Khususnya, kebutuhan pangan yang mengalami kenaikan harga.

"Terutama yang jadi penyebab harga naik apa saja supaya bisa terkendali. Dari masing masing dinas harus memetakan persoalannya dari apa, apakah sektor pertanian, penjualnya, atau transportasi, harus dijabarkan dulu," tuturnya.

Dirinya menyarankan, Pemkab Madiun harus mempelajari rantai pasok. Dari hal itu bisa diketahui kendala distribusi maupun bidang pertanian. Sehingga, membantu sektor sektor di dalamnya, agar tidak kesulitan dan suplai harga bisa tekan.

"Kalau sudah seperti itu akan menghasilkan kebijakan baru, dan harga bisa turun, menjaga stabilitas harga. Pemkab harus tahu segmentasi mana, yang mempengaruhinya dan harga bahan pokok stabil. Akar masalahnya harus dicari," papar Langgeng.

Soal angka inflasi yang ditargetkan Pemkab Madiun tidak melampaui 4 persen, Langgeng memaparkan, angka tersebut masih dalam ambang batas normal.

"Kalau lebih dari 4 atau kurang dari 4 masih dikatakan normal, dalam konteks kegiatan perekonomian masyarakat," paparnya

"Yang hiperinflasi sudah diatas 15 persen, jadi peringatan semua pihak untuk segera masuk ke pasar menstabilkan harga bahan pokok," imbuh Langgeng.

Pemkab Madiun, lanjut dia, perlu mengoptimalkan stake holder terkait seperti Bulog dan dinas yang dimiliki juga bisa menganalisis problem harga kebutuhan bahan pokok.

"Peran bulog atau BUMN, dalam menyediakan bahan pokok harus dimaksimalkan. Bulog berperan dalam stok beras, menstabilkan harga," ucapnya.

Langgeng berpesan kepada masyarakat, supaya tidak membuat gerakan Panic Buying. Fenomena tersebut bisa mempengaruhi daya beli konsumen.

"Untuk menstabilkan daya beli maka stabilkan penghasilan, dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Serta jangan Panic Buying, hingga menciptakan demand supply," tegasnya.

Bagi Langgeng, kondisi itu bisa disebabkan karena panik. Konsumen terus mencari barang, dan menimbulkan permintaan masyarakat akan suatu barang jadi tinggi.