Kendala Pemkab Bangkalan Mengentas Kemiskinan: Minim Sinergitas Program Antar Level Pemerintah

SURYA.CO.ID, Bangkalan - Langkah-langkah strategis terus diupayakan Pemkab Bangkalan untuk menekan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir.

Hingga saat ini, data yang dihimpun dari Bidang Perekonomian dan Sumber Daya (Posda) Bappeda Kabupaten Bangkalan menetapkan jumlah data kemiskinan 46.495 KK, 154.264 jiwa.

Jumlah tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Bangkalan bernomor 100.3.3.2/129/Kpts/433.013/2023.

Sementara jumlah sasaran kemiskinan ekstrem ditetapkan sejumlah 12.247 KK, 43.259 jiwa. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bangkalan bernomor 100.3.3.2/129/Kpts/433.013/2023.

“Kami telah melakukan langkah-langkah sebagai upaya penurunan kemiskinan melalui TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah). Tim ini bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Bangkalan,” ungkap Kepala Bappeda Bangkalan, Eko Setiawan melalui Kepala Bidang Posda Bappeda, Catur Fajar.

Ia menjelaskan, langkah pertama yang dilakukan TKPKD adalah menyusun serta menyiapkan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Dalam dokumen tersebut terpetakan rencana lima tahunan penanganan kemiskinan dan ditindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi yang dituangkan dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) penanggulangan
kemiskinan dalam setiap tahunnya.

“Bentuk aksi pada Tahun 2023 adalah dengan menetapkan data sasaran keluarga miskin dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) Kabupaten Bangkalan melalui Aplikasi yang dikelola dalam Sistem Sidaya Sehat,” jelas Catur.

Ia menyebutkan beberapa kendala dalam mengatasi permasalahan kemiskinan seperti masih kurangnya sinergi program pengentasan kemiskinan antar level pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Selain itu, lanjutnya, faktor kultur budaya masyarakat, masih rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan serta kendala geografis, masih terbatasnya infrastruktur ekonomi dan sosial di pedesaan.

“Pedesaan merupakan penyumbang jumlah orang miskin terbesar daripada daerah perkotaan,” sebutnya.

Beberapa program pengentasan kemiskinan telah dilakukan Pemkab Bangkalan melalui penyusunan tiga program dan kegiatan strategis nasional. Meliputi penurunan beban pengeluaran, bansos berupa BLT sejumlah Rp 200 ribu kepada 5.035 KK, JKN, UHC, PBPU, serta beasiswa/mahasiswa tidak mampu.

Ada pula Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD dan SMP, insentif guru ngaji dan guru madin, Program Indonesia Pintar sebanyak 22.335 siswa SD dan 10.248 siswa SMP, Program Indonesia Pintar Kesetaraan, Jatim Puspa, dan BLT DD.

Catur memaparkan, upaya pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui program peningkatan pendapatan yang meliputi pembinaan dan pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar Desa Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa.

“Termasuk pemberdayaan UMKM, pelatihan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro, promosi produk unggulan daerah bagi pelaku usaha yang ditawarkan di sentra IKM,” pungkasnya.

Pj Bupati Bangkalan, Arief M Edie menegaskan, para OPD telah bersepakat untuk kebutuhan makanan dan minuman dalam setiap kegiatan rapat disiapkan oleh konsumsi lokal dan tidak lagi membeli dari luar.