Geliat Pariwisata dan Perbaruan Infrastruktur, Bantu Pemkot Batu Turunkan Angka Kemiskinan

SURYA.CO.ID, BATU - Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga bulan Maret 2023, Kota/Kabupaten di Jawa Timur yang presentase penduduk miskin paling kecil ialah Kota Batu.

Penduduk miskin di Kota Batu hanya sebesar 3,31 persen, sedangkan jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Sampang dengan jumlah 21,76 persen.

Apabila dihitung berdasarkan jumlah orang, angka 3,31 persen tersebut sama dengan 7,1 ribu orang. Jumlah tersebut sudah menurun dibanding Maret 2022, sebab pada tahun lalu jumlah penduduk miskin di Kota Batu sebanyak 8,05 ribu orang.

Sedangkan dari data tiap tahunnya, jumlah kemiskinan di Kota Batu cenderung menurun. Dari data tahun 2019 lalu sebesar 3,81 persen, tahun 2020 naik menjadi 3,89, di tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 4,09 persen karena adanya pandemi covid-19, dan pada 2022 jumlahnya turun menjadi 3,79 persen dan saat ini menjadi 3,31 persen.

Menurut Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai penurunan angka kemiskinan di Kota Batu terjadi karena kembali bergeliatnya sektor pariwisata yang sempat lesu karena adanya Pandemi. Selain itu persoalan kemiskinan di Kota Batu juga menjadi salah satu prioritas dalam RAPBD tahun 2024.

"Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, stunting, percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu prioritas kami. Kami juga memiliki 3 sektor unggulan yakni pertanian, pariwisata dan UMKM. Kami ingin mengangkat perekonomian masyarakat supaya tumbuh dan berkembang. Dengan begitu masyarakat akan semakin sejahtera dan kemiskinan semakin berkurang," kata Aries Agung Paewai, Kamis (2/11/2023). 

Selain itu Aries menjelaskan, kemiskinan juga dapat diatasi jika nantinya tiga proyek strategis di Kota Batu dapat terlaksana.

Tiga proyek tersebut ialah pembangunan Pasar Induk Among Tani yang sudah selesai dibangun, Kereta Gantung, dan pelebaran Jalan Ir Soekarno Kota Batu.

"Dengan infrastruktur yang memadai dan jika proyek tersebut sudah terealisasi seluruhnya harapan kami akan menambah ekonomi baru di masyarakat, entah untuk tenaga kerjanya atau lainnya," ujarnya.

Dalam RAPBD Tahun 2024 yang diajukan Pemkot Kota Batu ke DPRD, diproyeksikan belanja sebesar Rp 1,163 triliun dan akan dipergunakan diantaranya untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan tingkat pengangguran, pelaksanaan Bedah Rumah bagi masyarakat tidak mampu, pemberian insentif bagi lansia, disabilitas dan Kelompok Rentan, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Kelompok Penerima Manfaat yang memenuhi syarat, pemberian bantuan beras bagi warga kurang mampu, penyelenggaraan Bursa Kerja, pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja masyarakat Kota Batu, dan pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan warga kurang mampu.

Tak hanya itu, yang menjadi fokus Pemkot Batu ialah soal penanganan inflasi, apalagi beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo memanggil seluruh Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia untuk menghadiri Rapat Koordinasi bersama di Istana Negara Jakarta.

Dalam arahannya, presiden mengingatkan tugas Penjabat Daerah dalam menghadapi tahun politik serta mengingatkan tentang ketidakpastian ekonomi global yang sangat sulit diprediksi, dan hal itu berdampak utamanya bagi negara berkembang seperti Indonesia karena naiknya suku bunga hingga naiknya inflasi.

"Penanganan Inflasi di Kota Batu dapat tertangani dengan baik, utamanya dengan menjaga stok ketersediaan bahan pokok dan percepatan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) yang telah mencapai angka Rp 5,3 miliar. Selain itu juga pelaksanaan operasi pasar murah, dan pangan murah serta sidak berkala pada agen dan distributor sembako. Ada juga pemberian peralatan pertanian dan subsidi pupuk, benih dan bibit hewan ternak," jelasnya. (myu)