Respons Ganjar Pranowo soal Balihonya di Bali Dicopot Satpol PP, Presiden Jokowi juga Buka Suara

SURYA.CO.ID - Tengah ramai mengenai pencopotan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Gianyar, Bali.

Pencopotan baliho pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tersebut dikukan oleh Satpol PP.

Adapun, baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu dicopot pada Selasa (31/10/2023) siang sekira pukul 10.30 Wita.

Pencopotan baliho tesebut dilakukan menjelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Bali. 

Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP juga ikut diturunkan.

Adapun baliho tersebut terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar.

Informasi mengenai pencopotan baliho tersebut telah diketahui oleh calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun berkomentar.

Selain Ganjar, Presiden Joko Widodo turut buka suara. 

Dalam komentarnya, Ganjar Pranowo menanyakan alasan pencopotan baliho yang telah terpasang tersebut.

Menurutnya, aksi tersebut tak perlu dilakukan jika memang tidak melanggar. 

"Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya, memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot, tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan," kata Ganjar seusai menghadiri Mukernas V, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia di Prama Sanur Beach Bali, Kota Denpasar, Bali, pada Rabu (1/11/2023), dilansir Surya.co.id dari TribunTrends.com.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Ganjar mengatakan bahwa baliho yang dicopot sudah dipasang kembali. 

Ganjar juga telah berdiskusi mengenai hal ini dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Bali, Wayan Koster. 

"Saya senang karena saya sudah berkomunikasi dengan Pak Wayan Koster, kemarin akhirnya ada statement, dan kemudian dipasang lagi, ya kita senang," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut. 

Dia menekankan pentingnya netralitas dari semua aparat penegak hukum dalam Pilpres 2024. 

Menurut Ganjar, hal ini akan memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan aman, damai, dan adil.

"Yang penting semua harus mendorong bahwa pemilu besok harus berjalan baik, aparatur semuanya bisa netral, itu penting," pungkasnya.

Respons Presiden Joko Widodo

Sementara itu, dilansir Surya.co.id dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo juga menanggapi penurunan baliho pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali, saat dirinya melakukan kunjungan, Selasa.

Kepala Negara mengatakan, dirinya mengetahui soal pencopotan baliho itu dari laporan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Rabu (1/11/2023) sebagaimana dilansir dari keterangan resmi.

Presiden Jokowi menegaskan, jika baliho mengganggu aturan tata kota, maka hal tersebut memang menjadi ranah pemerintah daerah.

Namun, semestinya pemda setempat meminta izin kepada pengurus partai di daerah sebelum mencopot baliho.

"Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah," ujar Jokowi.

"Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah.

Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," tegasnya.

Presiden kemudian ditanya apakah ada ketidaknetralan aparatur pemerintah terkait penurunan baliho di Bali tersebut.

Namun, Kepala Negara tak menjawab dengan lugas. Ia hanya menegaskan, seluruh aparatur daerah harus netral dalam Pemilu 2024.

"Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral.

Baca juga: Mengenal Es Laksamana Mengamuk, Minuman Suguhan Presiden Jokowi untuk Prabowo, Ganjar dan Anies

ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, penurunan atribut politik tersebut merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," kata dia saat dihubungi wartawan, Selasa.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id