Berita Viral
Respons Ganjar Pranowo soal Balihonya di Bali Dicopot Satpol PP, Presiden Jokowi juga Buka Suara
Ganjar Pranowo buka suara mengenai balihonya yang berada di Bali dicopot oleh Satpol PP, Presiden Jokowi juga memberikan komentar.
Penulis: Christine Ayu Nurchayanti | Editor: Musahadah
Dia menekankan pentingnya netralitas dari semua aparat penegak hukum dalam Pilpres 2024.
Menurut Ganjar, hal ini akan memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan aman, damai, dan adil.
"Yang penting semua harus mendorong bahwa pemilu besok harus berjalan baik, aparatur semuanya bisa netral, itu penting," pungkasnya.

Respons Presiden Joko Widodo
Sementara itu, dilansir Surya.co.id dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo juga menanggapi penurunan baliho pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali, saat dirinya melakukan kunjungan, Selasa.
Kepala Negara mengatakan, dirinya mengetahui soal pencopotan baliho itu dari laporan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
"Saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Rabu (1/11/2023) sebagaimana dilansir dari keterangan resmi.
Presiden Jokowi menegaskan, jika baliho mengganggu aturan tata kota, maka hal tersebut memang menjadi ranah pemerintah daerah.
Namun, semestinya pemda setempat meminta izin kepada pengurus partai di daerah sebelum mencopot baliho.
"Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah," ujar Jokowi.
"Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah.
Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," tegasnya.
Presiden kemudian ditanya apakah ada ketidaknetralan aparatur pemerintah terkait penurunan baliho di Bali tersebut.
Namun, Kepala Negara tak menjawab dengan lugas. Ia hanya menegaskan, seluruh aparatur daerah harus netral dalam Pemilu 2024.
"Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral.
Baca juga: Mengenal Es Laksamana Mengamuk, Minuman Suguhan Presiden Jokowi untuk Prabowo, Ganjar dan Anies
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.