Usai Desak Gibran Mundur dari PDIP, FX Rudy Minta Maaf ke Megawati dan Singgung Soal Main Dua Kaki

SURYA.CO.ID - Setelah mendesak Gibran Rakabuming Raka agar mengundurkan diri dari PDIP, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo meminta maaf ke Megawati Soekarno Politik.

Permohonan maaf FX Rudy ke Megawati itu dilakukan saat keduanya bertemu di kediaman Ketua Umum PDIP di Jakarta pada Kamis (26/10/2023).

Rupanya FX Rudy telah melanggar perintah Megawati karena telah mengomentari manuver Gibran Rakabuming yang menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Sebelumnya Megawati melarang semua kader PDIP mengomentari manuver Gibran.

Namun, FX Rudy justru bersuara agar Gibran mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan mengundurkan diri.

Baca juga: ARTI Ekspresi Gibran Saat Pidato Sebelum Daftar ke KPU dan Maksud Kalimat Tenang Saja Pak Prabowo

"Yang jelas kemarin saya melapor kepada Ketua Umum. Saya minta waktu memang setelah saya statement. Minta waktu untuk melapor pada Ibu karena semua diminta untuk silent," jelasnya.

Ia pun menyampaikan permohonan maaf tidak mengindahkan instruksi ini.

Ia menyampaikan bahwa ia tidak ingin Megawati dinilai bermain dua kaki karena membiarkan kadernya menyeberang tanpa menanggalkan statusnya sebagai anggota partai.

"Bu, kalau salah siap salah. Ibu menyampaikan, 'Ndak apa-apa. Karena itu memang wilayahmu.' Saya statement di media karena Ibu dinilai dua kaki. Sehingga saya tidak menerima hal itu. Kalau ini dianggap salah ya saya mohon maaf," terangnya.

Ia juga menegaskan bahwa Megawati tidak pernah bermain dua kaki.

"Karena Ibu dinilai dua kaki saya bilang Ibu saya tidak pernah bermain dua kaki. Karena ibu punya sikap dan punya komitmen," tuturnya.

Ia menyampaikan pernyataan yang dikeluarkan oleh berbagai media massa.

Megawati pun bisa memahami pernyataan ini.

"Saya menyarankan kepada Mas Gibran mohon datang kelihatan mukanya pulang kelihatan punggungnya. KTA dikembalikan atau membuat surat pengunduran diri dari kader PDI Perjuangan karena sudah dicalonkan sebagai wakil presiden dari partai lain," jelasnya.

Pertemuan berlangsung sekitar 2 jam mulai pukul 15.30-17.30 WIB.

Ia juga mengaku pertemuan tersebut diwarnai isak tangis karena sedih mendengar Megawati dipojokkan.

"Nangis dulu baru ngomong lagi. Saya mohon maaf karena sudah melanggar perintah Ketua Umum. Saya nggak mau ibu dibully terus dipojokkan terus disalahkan terus," ungkapnya.

Ia sendiri mengaku puas bisa menyampaikan curahan hatinya ini ke Megawati.

"Mau dinilai apa pun potongan preman namun gembengan ya biarin aja. Namun puas saya menyampaikannya," tuturnya.

Rudy juga menyampaikan Megawati yang tidak mengungkapkan kekecewaan mengenai manuver politik yang diambil oleh putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.

 "Enggak (kecewa). Ibu ceria. Hal seperti itu biasa. Cuma kelasnya tingkatan kepala daerah presiden juga baru kali ini," jelasnya saat ditemui di kediamannya, Jumat (27/10/2023).

RUdy mengaku akan menemui Gibran dan meminta mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan.

"Saya hanya menyarankan dengan hormat biar Ibu tidak dinilai bermain dua kaki dan Pak Jokowi juga tidak dinilai bermain dua kaki. Untuk itu saya akan menulis surat yang akan saya serahkan ke Mas Wali. Mau ditanggapi ya bersyukur tidak ditanggapi ya sudah," jelas FX Rudy saat ditemui di kediamannya, Jumat (27/10/2023).

Menurutnya, penyerahan KTA dan pengunduran diri ini penting agar publik tidak menilai Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bermain dua kaki.

"Supaya isinya dua-duanya tidak dinilai dua kaki suratnya isinya mohon mengembalikan Kartu Tanda Anggota PDI Perjuangan dan membuat surat pengunduran diri. Ini aman semua nanti. Bapaknya Pak Jokowi tidak nilai dua kaki Ibu juga tidak dinilai dua kaki," ungkapnya.

Sebelumnya, FX Rudy meminta Gibran yang datang ke dirinya.

Namun kali ini ia justru yang akan datang. Saat ini ia sedang meminta waktu ke Wali Kota Solo tersebut.

"Justru saya yang mau ke sana. Saya minta waktu ke beliau. 'Disiapkan waktu' dibalas oleh ajudan," jelasnya.

Ia pun menegaskan seperti yang dikemukakan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, bahwa secara de facto Gibran sudah keluar dari PDIP.

Status ini telah jelas sejak ia mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sudah jelaslah (Gibran secara de facto bukan kader PDIP). Karena Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, PAN, Golkar, PBB, Demokrat, Gelora, Prima, Garuda. Sehingga otomatis anggota berakhir ketika mendaftar," terangnya.

FX Rudy menyarankan hal ini agar Gibran juga bisa menjalankan agendanya sebagai cawapres tanpa terbebani masih memegang KTA PDIP.

Pengembalian KTA dan pengunduran diri hanya menyelesaikan secara administrasi saja.

"Secara administrasi saja. Kalau Mas Gibran mengembalikan KTA ke DPC PDI Perjuangan dan membuat surat pengunduran diri, Mas Gibran di koalisi Indonesia Maju juga enak. Tidak dimata-matai," ungkapnya.

Selain itu, secara etika juga keliru saat Gibran mencalonkan lewat partai lain namun masih memegang KTA PDIP.

"Saya tidak bicara yang lain hanya secara etika saja. Saya hanya memberikan saran. Kalau tidak dipenuhi juga tidak masalah," terang FX Rudy.

Saran ini hanya untuk menegaskan ke publik bahwa Gibran sudah tidak menjadi bagian dari PDIP.

"Ia pun menegaskan saran ini Iya (menegaskan ke publik). Memegang KTA sini tapi berdiri di sana. Sebetulnya tujuan saya positif untuk Mas Gibran," jelasnya.

PDIP Bisa Memecat Gibran

Sebelumnya, FX Rudy mengatakan PDIP bisa saja memecat Gibran. Namun, dia berharap Gibran datang sendiri.

"Kami sangat memberikan pesan ini kepada Mas Gibran dengan santun. Kan nggak perlu dipecat sebetulnya. Kesadaran diri datang kelihatan muka pulang kelihatan punggung. Itu kan budaya bangsa kita sendiri. Menurut saya etika lah," ujar dia.

 "Dulu kalau Mas Gibran tidak minta KTA ke DPC juga tidak bisa menjadi persyaratan untuk Wali Kota," kata mantan wali kota Solo itu.

FX Hadi Rudyatmo juga mengungkit jasa Megawati di karir politik Gibran.

"Kalau tahun 2020 tidak diberi rekomendasi menjadi Wali Kota kan tidak ada persyaratan putusan MK yang pernah menjadi kepala daerah," kata Rudy saat ditemui di kediamannya, Rabu (25/10/2023). 

Bila menilik karier politik Gibran, PDIP menjadi partai politik pertama yang menjadi kendaraan Gibran maju dalam kontestasi politik. Salah satunya, Pilkada Solo 2020.

Itu bermula dari Gibran mendaftarkan diri melalui ranting Manahan yang merupakan bagian dari Pimpinan Anak Cabang (PAC) Banjarsari DPC PDIP Solo. 

Gibran memenuhi persyaratan dari pengurus ranting dan anak cabang DPC PDIP Solo.

Setelahnya, Gibran kemudian mendatangi Kantor DPC PDIP Solo di Jalan Hasanudin Nomor 26, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Solo pada 23 September 2019 sekira pukul 13.55 WIB.

KTA PDIP saat itu belum diterima putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut secara fisik karena ada masalah teknis. 

Alhasil, KTA PDIP milik Gibran baru sebatas digital.

Pengurusan Gibran untuk KTA PDIP sebagai salah satu langkah untuk maju Pilkada Solo 2020.

PDIP Solo, untuk diketahui, saat itu telah menyodorkan nama pasangan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa sebagai bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Solo ke DPP PDIP. 

Gibran pun kemudian turut berpacu dalam perebutan restu Megawati untuk maju Pilkada Solo 2020.

Kakak Kaesang Pangarep tersebut sempat menemui Megawati di kediaman Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada 24 Oktober 2019.

Gibran saat itu tiba dengan menenteng sebuah dokumen. 

Pertemuan antara Megawati dan Gibran saat itu terjadi sekira pukul 12.00 WIB.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahmi. 

"Namanya silaturahmi banyak yang bisa disampaikan. Kalau urusan pilkada kan ada mekanismenya. Nanti ada survei, pemetaan politik yang diatur Bu Megawati. Belum tahu apa yang dibahas, tapi ini silaturahmi anak muda," kata Hasto saat itu dikutip dari Kompas.com.

Gibran saat itu nampaknya tidak bisa diusulkan DPC PDIP Solo ke Megawati. 

Itu karena DPC PDIP Solo saat itu kekeh dengan pengusulan pasangan Purnomo-Teguh.

Gibran kemudian membuat langkah dengan mendaftarkan diri melalui DPD PDIP Jawa Tengah.

Sebelum berangkat, Gibran sempat meminta restu kepada mendiang ibunda Presiden Jokowi, Sudjiatmi Notomiharjo di kediaman Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo pada 11 Desember 2019.

Gibran kemudian berangkat ke kantor DPD PDIP Jawa Tengah pada 12 Desember 2019.

Suami Selvi Ananda tersebut datang bersama para relawan dengan menggunakan 20 bus. 

Gibran juga sempat meminta restu kepada ibunya, Iriana Jokowi di kompleks Grha Saba Buana Solo.

Setelah itu, Gibran berangkat ke DPD PDIP Jawa Tengah untuk mendaftar sebagai bakal calon wali kota Solo yang diajukan ke Megawati. 

Gibran mengumpulkan berkas dan mengikuti proses yang ada, termasuk uji kelayakan yang dilangsungkan pada 21 Desember 2019.

Megawati kemudian menurunkan restunya kepada Gibran dan Teguh untuk maju Pilkada Solo 2020. 

Itu diumumkan secara virtual pada 17 Juli 2020.

Gibran kemudian maju dalam Pilkada Solo 2020 bersama Teguh.

Pasangan tersebut berhasil memenangkan Pilkada Solo 2020. 

Kini, Gibran melakukan manuver dengan pilihan politik yang berbeda dengan PDIP.

Gibran memilih untuk maju menjadi bakal cawapres Prabowo di Pilpres 2024.

Artinya, Gibran diusung koalisi Indonesia Maju (KIM) dan telah resmi mendaftarkan diri ke KPU, Rabu (25/10/2023).

FX Rudy mengingatkan GIbran tentang etika.

"Menurut saya etika lah. Dulu kalau Mas Gibran tidak minta KTA ke DPC juga tidak bisa menjadi persyaratan untuk Wali Kota," tambahnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul FX Rudy Bakal Temui Gibran, Minta Kembalikan KTA PDIP, Agar Tidak Ada Anggapan Main di Dua Kaki