Data UPTD PPA, Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Sidoarjo Meningkat

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Sidoarjo mengalami peningkatan.

Hingga triwulan ketiga tahun 2023 ini saja, sedikitnya ada 21 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Delta.

Berdasarkan data di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Sidoarjo, angka kekerasan anak terlihat lebih tinggi dibandingkan tiga tahun belakangan.

Kepala UPTD PPA Sidoarjo, Prastiwi Trijanti menjelaskan, pada tahun 2022 lalu pihaknya mencatat ada 13 kejadian. Begitu juga dengan tahun 2021 dan 2020 yang angkanya masih pada belasan perkara.

“Tergolong tinggi memang hingga bulan kemarin. Lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya," ujar Trijanti, Kamis (12/10/2023).

Dari keseluruhan kasus yang tercatat pada tahun 2023, lanjut Trijanti, mayoritas pelaku kekerasan adalah orang terdekat korban. Hanya beberapa kasus saja yang pelakunya bukan dari lingkungan keluarga.

Dari laporan tersebut korban kebanyakan merupakan anak-anak yang duduk dibangku SMP atau tergolong remaja.

Trijanti mengungkapkan, bahwa kekerasan terhadap anak ini merupakan aduan kategori tersendiri di luar kasus pencabulan dan juga perundungan.

Sementara menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sidoarjo, Heni Kristiani, dengan banyaknya aduan masyarakat di Sidoarjo, maka terbukti bahwa mayarakat Sidoarjo telah melek dan sadar hukum.

"Artinya sudah sadar, karena yang melapor bukan hanya dari keluarga, tapi ada juga dari tetangga dan pemdes setempat," ungkap Heni.

Bukan hanya mengangani pelaporan, pihak DP3AKB Sidoarjo juga membentuk beberapa satgas yang ditujukan untuk sosialisasi yang ada di tingkat desa dan Kecamatan.

Dia juga menambahkan, untuk tingkat kecamatan ada Satgas PPA yang berada di kecamatan rawan tindak kekerasan seperti Sidoarjo, Krembung, Krian, Tarik, Waru dan Balongbendo.

Ada juga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang tersebar di 35 desa.

"Tujuannya sebagai garda pertama pelaporan agar penanganan kepada korban bisa segera ditindaklanjuti," tandas Heni.